Warganet Heboh, Unggahan Dukungan untuk Ipong Dibanjiri Komentar: Dewan Pendidikan Ingatkan Politik Tanpa “Botoh-Botohan”
Foto diambil di unggahan ICWP akun Mustikawati Tina Mus
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Sebuah unggahan akun Mustikawati Tina Mus di platform ICWP pada Rabu, 19 November 2029, memantik perbincangan panjang di kalangan warganet Ponorogo. Dalam unggahan itu, ia menuliskan dukungan terbuka kepada Ipong Muchlissoni dengan nada sindiran terhadap maraknya praktik korupsi dan jual beli jabatan.
“Jatukno pak Ipong dadi bupati, gak bakal enek drama korupsi, gak enek drama jual beli jabatan, gak enek drama kakean fran–fren–fron, penting kerja nyata kanggo masyarakat Ponorogo supados maju, makmur lan amukti wibowo,” tulisnya.
Postingan itu langsung menuai perhatian. Hingga siang ini telah memperoleh 250 like dan 438 komentar, dan terus diserbu warganet yang saling balas komentar dengan nada pro maupun kontra.
Di tengah riuhnya percakapan dunia maya itu, muncul satu komentar yang mencuri perhatian. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Dolar Yuwono, ikut menanggapi dengan pesan yang lebih reflektif.
Dolar Yuwono: “Perilaku korup itu karena warganya juga korup”
Dalam komentarnya, Dolar Yuwono menyampaikan pandangan kritis mengenai budaya politik uang yang kerap muncul saat kontestasi Pilkada.
“Coba deh, pilihan bupati yang akan datang gak ada botoh-botohan, biar natural wae, terserah warga, tanpa uang limapuluhan, atau seratusan. Perilaku korup itu karena warganya juga korup, mau disogok dengan uang receh,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini praktik politik uang sering menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Menurutnya, siapa pun calon kepala daerahnya, kontestasi yang dilingkupi transaksi uang akan mengakibatkan biaya politik tinggi. Dan biaya tinggi itu, kata Dolar, hampir selalu ditutup dengan cara-cara yang melanggar hukum.
“Secara empiris seperti itu yang terjadi selama ini. Jadi untuk jadi seorang bupati secara politis memerlukan high cost. Untuk balik modal, cara yang paling logis akhirnya melalui korupsi. Wong kalau lurus-lurus saja, gaji bupati berapa sih?”
Dolar menekankan agar masyarakat menggunakan nalar politik yang jernih, tidak terjebak fanatisme terhadap figur, dan berpegang pada data serta fakta.
“Kalau mau analisis politis, pakai pikiran yang jernih, tidak pro siapa pun, dan menggunakan data dan fakta yang valid, bung.”
Pilkada 2029: Momentum Menata Politik Ponorogo?
Menjelang Pilkada 2029, komentar Dolar Yuwono mengandung pesan penting: perubahan sebuah daerah tidak hanya bergantung pada calon bupati semata, tetapi juga pada kedewasaan politik masyarakat.
Untuk Ponorogo, yang kini menghadapi sorotan tajam publik pasca berbagai drama politik bertahun-tahun, suara seperti Dolar menjadi pengingat bahwa reformasi politik harus datang dari dua arah—pemimpin dan pemilih.
Dukungan, kritik, hingga saling sahut komentar di ICWP menunjukkan satu hal: masyarakat Ponorogo semakin melek politik. Namun, apakah itu cukup untuk menghapus budaya politik uang? Jawabannya akan teruji pada bilik suara 2029.
Penulis : Nanang
