 |
| Megah, gedung lantai 8 pemkab Ponorogo |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Isu perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali menghangat usai apel Korpri yang digelar pada Senin, 17 Februari 2025. Informasi yang beredar di kalangan pejabat menyebutkan adanya satu pejabat eselon 2 yang akan dinonjobkan per 1 Maret 2025. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai siapa pejabat yang dimaksud.
Dugaan pun mengarah pada Gulang Winarno, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Spekulasi ini semakin santer dibicarakan di internal Pemkab, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah.
Media Sinyal Ponorogo mencoba menelusuri kabar ini dengan menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono melalui sambungan WhatsApp.
Namun, Agus tidak memberikan jawaban pasti dan meminta agar konfirmasi dilakukan langsung ke Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Herry Sutrisno.
Saat dikonfirmasi, Herry membenarkan bahwa Gulang Winarno memang akan dinonjobkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
“Memang kita lagi memproses usulan soal itu,” ujar Herry. Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses tersebut masih berjalan dan belum ada kepastian terkait tanggal efektif pemberhentian.
Publik pun mulai bertanya-tanya, mengapa seorang kepala dinas yang sejauh ini tidak memiliki catatan masalah justru mendapat usulan nonjob.
Berbagai spekulasi muncul, salah satunya dugaan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan dinamika politik Pilkada 2024. Isu yang berkembang, Gulang Winarno disebut-sebut memiliki afiliasi dengan pihak yang berseberangan dengan pemenang Pilkada Ponorogo 2024.
Jika benar demikian, maka langkah ini menguatkan anggapan bahwa birokrasi Ponorogo masih kental dengan nuansa politik balas dendam pasca pilkada.
Namun, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mengarah pada keterkaitan keputusan non job ini dengan Pilkada 2024.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pencopotan ini. Masyarakat kini menanti klarifikasi dari Bupati Ponorogo dan pihak terkait guna memastikan apakah ini murni rotasi birokrasi atau ada faktor lain yang bermain di balik layar.(Nang).
Posting Komentar