Suasana Forum Perangkat Daerah Dinas PPKB
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 694 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Bertempat di aula DPPKB Ponorogo, forum ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPKB, Henry Indrawardana, SE, M.Si. Dalam sambutannya, Henry menegaskan bahwa penyusunan Renja harus melibatkan berbagai pihak agar program-program yang disusun lebih selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PPKB, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, usulan dari para stakeholder cukup banyak, tetapi banyak yang tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Kami berharap ada dukungan lebih besar terkait anggaran, karena tanggung jawab pelaksanaan program cukup besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas,” ungkapnya.
Dukungan Stakeholder dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor, termasuk Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPPKAD, Dinas Kominfostat, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, TP PKK, rumah sakit negeri maupun swasta, klinik kesehatan, serta organisasi seperti Fatayat dan IpeKB.
Perwakilan Bappeda Litbang, Eulis Liawati, S.Km, M.Kes, dalam paparannya menekankan bahwa forum ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap perangkat daerah menggelar forum koordinasi guna menyusun dan menyempurnakan rencana kerja.
“Dengan adanya forum ini, diharapkan koordinasi antara perangkat daerah dan stakeholder bisa lebih selaras. Stakeholder juga bisa menyampaikan usulan program yang perlu difasilitasi oleh Dinas PPKB untuk tahun 2026,” jelasnya.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan
Salah satu isu yang mencuat dalam forum ini adalah kendala anggaran dalam pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga. Meskipun kebutuhan di lapangan cukup besar, anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk merealisasikan seluruh usulan.
DPPKB berharap adanya sinergi dengan perangkat daerah lain dalam mencari solusi atas keterbatasan ini, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan pihak swasta.
Dengan adanya forum ini, diharapkan program-program yang dirancang DPPKB bisa lebih tepat sasaran, sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah, serta mendapat dukungan anggaran yang lebih memadai.(Nang).
Posting Komentar