H. Ali Mufthi,
Anggota Komisi V DPR RI sekaligus ketua DPD partai Golkar Jatim
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Penutupan warung remang-remang di dua lokasi, yakni Dengan Siman dan Janti Ngrupit, berbuntut temuan yang mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mencatat adanya 24 orang suspek HIV/AIDS dari hasil tracking terhadap penjaga warung yang terjaring pasca penertiban.
Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Menurutnya, ini bukan hanya perkara ketertiban atau moral, tapi sudah menyentuh ranah kemanusiaan dan kesehatan publik.
“Saya sedih dan prihatin. Ini menunjukkan ada persoalan serius yang selama ini terpendam. Bukan hanya soal warung esek-esek, tapi soal nasib manusia dan risiko penularan penyakit yang sangat membahayakan,” ujar Ali Mufti, Selasa (14/5).
Pemerintah Daerah Tak Bisa Sendiri
Ali meyakini Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan sudah bekerja maksimal, namun menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Masalah ini tidak boleh dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Saya akan mendorong Komisi IX DPR RI agar turun tangan. Ini darurat kesehatan yang harus ditangani bersama,” ucapnya.
Ali menambahkan, kasus serupa bisa saja terjadi di daerah lain, dan Ponorogo hanya menjadi salah satu daerah yang berani membuka data dan melakukan tindakan.
Langkah Taktis dan Dukungan Sosial
Politikus asal Partai Golkar ini juga meminta agar penanganan tidak berhenti pada penutupan lokasi saja. Menurutnya, langkah itu harus dibarengi dengan solusi sosial dan ekonomi bagi mereka yang terdampak.
“Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan UMKM harus bergerak bersama. Jika perlu, berikan bantuan sembako, pelatihan kerja, dan pendampingan usaha. Jangan sampai mereka justru terdorong ke pekerjaan yang lebih gelap karena kehilangan mata pencaharian,” tegas Ali.
Empati dan Kolaborasi Jadi Kunci
Ali juga mengingatkan bahwa masalah HIV bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik atau pencitraan.
“Semua harus punya empati. Ini bukan panggung politik. Ini tentang nyawa, tentang masa depan masyarakat kita. Jangan biarkan stigma memperburuk keadaan,” ujarnya.
Ali Mufti mengaku percaya bahwa Bupati Sugiri Sancoko dan jajaran Pemkab Ponorogo telah memiliki strategi untuk menangani persoalan ini. Namun dorongan dan perhatian dari pusat tetap diperlukan agar penanganan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.(Nang).
Posting Komentar