HMI Ponorogo Kecam Intimidasi Ormas Saat Panggung Rakyat: Demokrasi Tak Boleh Dibungkam

HMI cabang Ponorogo kecam keras tindakan ormas yang bubarkan panggung rakyat di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo 

PONOROGO, SINYALPONOROGO — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo menyatakan sikap tegas atas insiden pembubaran kegiatan "Panggung Rakyat: Memperingati 100 Hari Kerja Bupati Ponorogo" yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025. 

Acara yang berlangsung di depan kantor DPRD Ponorogo itu dibubarkan secara paksa oleh sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas), meski telah mendapat pengamanan resmi dari aparat kepolisian.

Ketua HMI Cabang Ponorogo, Nanda Dwi Yanuri, mengecam keras tindakan yang menurutnya merupakan bentuk intimidasi terhadap warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. 

“Apa yang terjadi merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya dalam siaran pers resmi yang diterima redaksi Senin, 02/06/2025.

Menurut Nanda, Panggung Rakyat adalah manifestasi ruang demokrasi yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Karena itu, pembubaran dengan nada tinggi dan tekanan terhadap peserta dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai martabat demokrasi lokal.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa orang dengan identitas ormas tertentu melontarkan kalimat intimidatif kepada peserta acara. 

Nanda menyayangkan sikap tersebut dan meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Ponorogo, untuk bertindak tegas dan adil. 

"Jangan biarkan praktik-praktik premanisme menggantikan hukum di Ponorogo," tegasnya.

Lebih jauh, HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas serta tidak terprovokasi. Organisasi mahasiswa Islam tertua ini menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial. 

“Kami akan terus istiqomah mengawal ruang-ruang demokrasi agar tidak direpresi oleh pihak mana pun,” tambah Nanda.

HMI Cabang Ponorogo menutup pernyataannya dengan menyerukan agar kebebasan sipil tetap dijaga. Karena, kata Nanda, demokrasi yang sehat hanya akan terwujud bila semua pihak menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak warga negara.(Nang/SP/Red).