 |
| Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda jawaban eksekutif terkait perubahan APBD tahun 2025 |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Rencana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memacu pembangunan infrastruktur dengan meminjam dana Rp 100 miliar dari Bank Jatim memicu dinamika politik di ruang parlemen.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda jawaban eksekutif terkait Perubahan APBD (P-APBD) 2025, Senin (30/6/2025), seluruh fraksi – tanpa kecuali – kompak menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengupas lebih tajam setiap rencana belanja.
Ketujuh fraksi di DPRD – PKB, PDIP, Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Persatuan Keadilan Sejahtera – menilai perlu ada kejelasan dan pemetaan lebih mendalam terkait prioritas pembangunan, terutama belanja infrastruktur yang mencapai Rp 139,4 miliar dalam P-APBD 2025. Dari jumlah itu, Rp 100 miliar direncanakan bersumber dari pinjaman ke Bank Jatim.
“Kita sepakat harus ada Pansus. Karena banyak hal yang harus didalami. Terutama soal prioritas daerah mana yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan banyak yang rusak berat, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas,” ujar Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si, Ketua DPRD, usai rapat.
Utamakan Titik Genting
Dwi menegaskan, DPRD tidak ingin asal menyetujui usulan anggaran tanpa perhitungan yang matang. Sebab, utang daerah bukan perkara sepele. Beban cicilan di masa depan harus diimbangi dengan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita harus pastikan pinjaman itu tepat sasaran. Kita juga ingin tahu detail peruntukan Rp 139,4 miliar itu. Tidak boleh hanya angka di atas kertas,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut baik pembentukan Pansus. Menurutnya, forum Pansus adalah ruang demokrasi yang sehat untuk menyelaraskan kehendak rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Ini dinamika bagus. Suara rakyat harus terwakili secara holistik. Saya tidak mau menyebut daerah mana yang diprioritaskan, biar nanti dibahas bersama di Pansus. Karena suara rakyat itu suara Tuhan,” kata Kang Giri – sapaan akrab Bupati Sugiri.
Pembangunan Mendesak
Sugiri mengakui, kebutuhan pembangunan di Ponorogo saat ini mendesak, mulai dari irigasi, jembatan, jalan, hingga gedung sekolah yang kondisinya banyak mengalami kerusakan. Di sisi lain, kas daerah terbatas.
“Banyak masyarakat sudah berteriak soal jalan rusak. Kita tidak boleh tutup mata. Saya berusaha keras mencari solusi,” tegas Sugiri.
Ia berharap Pansus nanti mampu memetakan titik-titik pembangunan prioritas yang benar-benar berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan ini bukan sekadar proyek, tapi menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
Langkah Hati-Hati
Sejumlah kalangan menilai, langkah DPRD membentuk Pansus merupakan langkah bijak. Di tengah tekanan kebutuhan infrastruktur, keputusan berutang daerah harus disertai kajian komprehensif agar tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari.
Pansus diharapkan menjadi forum transparansi, agar masyarakat tahu ke mana arah belanja pembangunan. Apalagi, utang Rp 100 miliar bukan angka kecil bagi Kabupaten Ponorogo.
Kini, publik menanti bagaimana Pansus bekerja. Masyarakat berharap, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar membawa perubahan nyata – memperbaiki jalan rusak, membangun jembatan, memperkuat irigasi, atau membenahi sekolah-sekolah yang sudah lapuk.
Karena di balik angka-angka APBD itu, ada harapan rakyat yang ingin jalan mulus, sekolah layak, dan pembangunan yang terasa hingga pelosok desa.
Penulis : Nanang
Posting Komentar