Kang Bupati Sugiri Sancoko menerima rombongan ASN di lingkungan Dukcapil, intinya mereka meminta perlindungan kepada Bupati ponorogo...
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Suasana haru mewarnai Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo, Kamis siang (5/6/2025). Di hadapan Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Heru Purwanto, tak kuasa menahan air mata saat meminta perlindungan atas kasus yang menyeret institusinya.
Dengan suara bergetar dan mata basah, Heru menyampaikan kegundahannya. Ia merasa pegawai Dispendukcapil telah bekerja sesuai prosedur operasional standar (SOP), namun kini harus menghadapi tekanan publik lantaran nama dinas ikut terseret dalam kasus kredit fiktif yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Ponorogo.
"Kami ingin meminta perlindungan kepada Pak Bupati. Kami bekerja sudah sesuai dengan prosedur dalam menerbitkan data kependudukan," ujar Heru di hadapan Bupati Sugiri Sancoko.
Nama Dispendukcapil mencuat setelah sejumlah dokumen administrasi kependudukan disebut digunakan dalam proses pengajuan kredit fiktif oleh oknum mantan mantri BRI Unit Pasar Pon. Dugaan ini membuat citra dan integritas internal Dispendukcapil ikut terguncang.
Heru mengakui bahwa dalam sistem administrasi kependudukan, pihaknya hanya mengeluarkan data sesuai permintaan dan keabsahan dokumen. Namun, bagaimana data tersebut digunakan selanjutnya bukan berada dalam ranah kewenangan Dispendukcapil.
“Kami bekerja sesuai protap. Tapi bagaimana data itu digunakan oleh pihak luar, di luar kendali kami,” tegas Heru.
Bupati Sugiri: Tidak Perlu Panik, Saya Tak Akan Tinggal Diam
Menanggapi permintaan itu, Bupati Sugiri Sancoko memberikan jawaban yang menenangkan namun tetap tegas. Ia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak akan membiarkan pegawai yang tak bersalah dikriminalisasi.
“Tidak perlu panik, tidak perlu gelisah. Jika benar, kebenaran akan membuktikan. Jika salah, hukum akan menemukan jalannya,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Bupati.
Sugiri juga menekankan bahwa Pemkab akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum. Ia tak akan mencampuri penyidikan, namun akan memastikan perlindungan kepada seluruh ASN selama mereka bekerja sesuai aturan.
“Selama bekerja baik dan tidak main-main dengan data kependudukan, saya pikir aman. Tapi kalau ada yang terbukti terlibat, hukum harus ditegakkan,” ujarnya.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa Pemkab tidak akan mentolerir pelanggaran hukum, baik oleh ASN maupun tenaga honorer. Jika terbukti bersalah, sanksinya adalah pemberhentian sebagai pegawai.
“Kalau ada yang bersalah, saya juga tidak akan lindungi. Tapi kalau tidak bersalah, saya tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Menguji Sistem, Menguji Integritas
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi birokrasi lokal bahwa data kependudukan adalah aset vital negara yang bisa disalahgunakan jika tak diawasi dengan ketat.
Sekaligus, peristiwa ini juga menguji keteguhan integritas ASN di tengah sistem yang bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Heru mewakili suara para ASN yang bekerja dalam sunyi, kadang dalam tekanan, namun tetap memegang teguh aturan. Tangisnya adalah simbol keresahan, sekaligus harapan agar sistem tak hanya tegas menghukum, tetapi juga adil dalam memberi perlindungan.
Penulis : Nanang
Posting Komentar