BPD Se-Indonesia “Memerahputihkan” Gedung MPR, ABPEDNAS Gaungkan Peran Strategis dalam Pembangunan Nasional

Tatik Sri Wulandari, SH.I, MH Kepala Bidang Advokasi dan Keanggotaan DPC ABPEDNAS Kabupaten Ponorogo bersama rekan-rekan 

JAKARTA, SINYALPONOROGO — Gedung MPR RI akhir pekan ini berubah merah putih. Bukan karena seremoni kenegaraan, melainkan gegap gempita ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Indonesia yang mengikuti Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Acara yang berlangsung sejak Kamis (3/7/2025) hingga Sabtu (5/7/2025) itu digelar di Gedung MPR RI dan Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Sekitar 1.500 peserta memenuhi ruang Nusantara IV MPR RI, mengenakan seragam merah putih, menegaskan semangat kebersamaan BPD sebagai garda pengawasan pemerintahan desa.

Tatik Sri Wulandari, S.H.I., M.H., Ketua Bidang Advokasi dan Keanggotaan DPC ABPEDNAS Kabupaten Ponorogo, menyebut forum ini sebagai momentum strategis bagi BPD mempertegas peran mereka dalam tata kelola desa sekaligus kontribusi terhadap pembangunan nasional.

“ABPEDNAS memaparkan berbagai aspirasi dan melakukan audiensi langsung dengan sejumlah kementerian penting seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR,” kata Tatik yang juga dikenal sebagai advokat, dosen, dan pemerhati isu desa, Jumat (4/7/2025).

Menjadi Mitra Strategis Pemerintah

Menurut Tatik, Silatnas ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan ruang dialog kritis tentang posisi BPD di tengah derasnya program-program strategis pemerintah pusat. BPD, ujarnya, bukan hanya mitra kepala desa, tetapi juga memiliki fungsi kontrol yang krusial agar pembangunan berjalan tepat sasaran.

“ABPEDNAS telah diterima dengan penuh apresiasi oleh jajaran MPR dan kementerian terkait. Ini menunjukkan BPD semakin diakui sebagai pilar penting pembangunan desa sekaligus penyangga negara,” imbuh Tatik.

Dari forum ini, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Perjuangan Kesejahteraan BPD

Selain berbicara peran kelembagaan, ABPEDNAS juga membawa aspirasi yang lebih konkret: kesejahteraan anggota BPD di seluruh Indonesia. Isu honorarium BPD yang selama ini dianggap belum layak di banyak daerah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rakernas.“Semoga kita terus berkontribusi aktif dalam menyukseskan program strategis nasional, serta memperjuangkan kesejahteraan BPD agar optimal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di tingkat desa,” tegas Tatik.

Tak hanya di tingkat nasional, gaung Rakernas ABPEDNAS juga memicu semangat di daerah. Jaka Santasa, S.H., Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Ponorogo yang turut hadir, berharap hasil Silatnas ini segera ditindaklanjuti di daerah agar suara BPD semakin solid dan terdengar.

“BPD di daerah butuh dukungan kebijakan yang konkret, bukan hanya pengakuan simbolik,” katanya singkat.

Silatnas dan Rakernas ABPEDNAS 2025 di Jakarta menjadi catatan penting bahwa BPD tak lagi sekadar ‘pembaca berita desa’, tetapi turut mewarnai panggung kebijakan nasional. Mereka kini menuntut ruang yang lebih besar, sekaligus memastikan suara desa tak tercecer di tengah hiruk-pikuk pembangunan negeri.

Penulis : Nanang