BUMD Jangan Jadi Ladang Anggaran, Saatnya Jadi Motor Ekonomi Ponorogo

Topik Johar  Pemerhati Pemerintahan dan Sosial Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Setiap pemimpin punya gaya berbeda dalam mengelola daerah. Pengamat pemerintahan dan sosial Ponorogo, Topik Johar, menilai Bupati Ponorogo perlu memberi tantangan serius kepada para calon dewan pengawas (Dewas) dan direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak sekadar menjadi “ladang anggaran.”

Topik mencontohkan pola yang pernah diterapkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Alih-alih menutup telinga dari kritik, Dedi justru memberi ruang bagi para pengkritik untuk mempresentasikan roadmap pengelolaan BUMD. 

Bahkan tokoh sekelas Mardigu Wowiek diberi kesempatan untuk menunjukkan cara meningkatkan dividen. Hasilnya, BUMD dituntut tidak lagi jadi beban, melainkan penyumbang pendapatan daerah.

Di Ponorogo, kini tengah dibuka pendaftaran Dewas dan direktur BUMD Sari Gunung yang lama mati suri. Nama-nama yang muncul tidak asing di lingkaran kekuasaan, meski sebagian lebih berpengalaman dalam birokrasi ketimbang dunia bisnis. 

Mereka dihadapkan pada tantangan besar: menghidupkan kembali BUMD untuk mendukung proyek strategis di perbatasan sekaligus menopang ekosistem wisata.

“BUMD harus jadi motor ekonomi daerah. Kalau target Bupati satu triliun PAD itu serius, maka Dewas dan direktur yang terpilih harus berani menargetkan dividen minimal Rp100 miliar per tahun,” tegas Topik Johar kepada media Rabu, 10/09/2025.

Menurutnya, target itu bukan mustahil. Jika kajian akademik Monumen Reog saja bisa meloloskan proyek besar, maka peta jalan peningkatan dividen BUMD seharusnya bisa dijawab dengan konkret. 

“Mesti ada challenge, bukan sekadar duduk dan mengajukan anggaran operasional dari APBD,” tambahnya.

Topik menekankan, keberanian memberi tantangan kepada pengelola BUMD akan membuat arah pembangunan Ponorogo lebih jelas. “Bijak mengelola pajak, kreatif menggerakkan BUMD, itulah kunci Ponorogo Hebat,” ujarnya.

Penulis : Nanang