Dewan Pendidikan Ponorogo Audiensi ke Bupati, Bahas Kualitas hingga Akses Pendidikan

Audiensi DP bersama Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Ponorogo melakukan audiensi dengan Bupati H. Sugiri Sancoko di rumah dinas Pringgitan, Rabu (1/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka membahas capaian sekaligus arah kebijakan pendidikan di Bumi Reog.

Rombongan Dewan Pendidikan dipimpin langsung oleh Ketua DP, Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fajar Pramono, M.Si. Ia datang bersama jajaran pengurus, di antaranya Dr. H. Dollar Yuwono, M.Pd, Drs. KH. Syaikhudin Nasir, M.Pd, Dr. Jauhan Budiwan, M.Ag, dan Hadi Santoso. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan Dewan Pendidikan dalam memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Fajar Pramono menjelaskan sejumlah kegiatan yang telah digelar sepanjang tahun ini. Total ada 23 kegiatan yang sudah dijalankan, mulai dari Rakernas III di Makassar, studi tiru ke Solo dan Malang, sosialisasi di berbagai jenjang sekolah, audiensi dengan ormas pendidikan seperti NU dan Muhammadiyah, hingga koordinasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan forum nasional.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami berupaya agar Dewan Pendidikan hadir tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tapi juga penyambung aspirasi masyarakat,” kata Prof. Fajar.

Ke depan, Dewan Pendidikan Ponorogo menyiapkan sejumlah agenda strategis, di antaranya pembahasan iuran atau partisipasi orang tua dalam pendidikan, persoalan hukum yang melibatkan aparat di sekolah, optimalisasi Makan Bergizi Gratis  (MBG), hingga isu transportasi pelajar dan kekosongan kepala sekolah. DP juga akan mengawal revitalisasi SMK, penguatan Sekolah Rakyat, serta agenda Rakernas IV di Yogyakarta.

Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko menyambut baik berbagai langkah yang dilakukan DP. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi antar-stakeholder agar pendidikan di Ponorogo tidak hanya merata, tapi juga berkualitas.

“Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh partisipasi masyarakat, butuh kolaborasi semua pihak. Dewan Pendidikan harus bisa memberikan kajian mendalam sebagai dasar kebijakan, agar arah pendidikan Ponorogo semakin jelas,” ujar Kang Giri.

Audiensi ini menjadi penanda bahwa arah pendidikan Ponorogo tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melalui partisipasi aktif lembaga independen seperti Dewan Pendidikan. 

Harapannya, berbagai persoalan klasik — mulai dari pemerataan kualitas guru, fasilitas sekolah, hingga pembiasaan belajar yang sehat di era gawai — dapat dicarikan solusi bersama.

Penulis : Nanang