Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Polemik MBG Harus Diluruskan, SPPG Jadi Sorotan
 |
| Mukridon Romdloni, ST Anggota Komisi D DPRD kabupaten Ponorogo |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi perbincangan hangat setelah muncul kritik di media sosial. Publik mempertanyakan, “Yang bermasalah SPPG, tapi kenapa justru sekolah yang disidak DPRD?”
Sorotan itu ditanggapi langsung oleh Mukridon Romdloni, ST, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo dari Fraksi Nasdem. Ia menegaskan, langkah sidak ke SDMT Ponorogo pada Senin (30/9/2025) lalu bukan untuk menyudutkan sekolah, melainkan sebagai pintu masuk menemukan benang kusut persoalan MBG.
“Awalnya, SDMT menyatakan berhenti menerima MBG karena sering terlambat datang. Kalau makanan jam dua baru sampai, otomatis jam tiga baru bisa makan. Itu sangat mengganggu proses belajar mengajar,” jelas Mukridon, Kamis (2/10/2025).
Namun, politisi Nasdem ini tidak menutup mata bahwa bisa saja persoalan bukan hanya pada keterlambatan. “Jangan-jangan soal mutu makanan juga ikut jadi keluhan. Saat kami tanyakan, pihak sekolah lebih banyak tersenyum. Karena itu kami mengusulkan sidak langsung ke SPPG Azmania,” ujarnya.
Sayangnya, sidak ke SPPG belum bisa dilakukan karena pihak penyedia logistik itu sedang “off” selama dua pekan. DPRD pun harus menunggu hingga SPPG kembali beroperasi untuk memastikan secara langsung penyebab masalah.
Mukridon menambahkan, dalam rapat awal sebenarnya sudah hadir berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kesehatan, SPPG, koordinator BGN wilayah Ponorogo hingga pihak sekolah. Dari pertemuan itu, titik keluhan utama memang soal ketepatan waktu pengiriman. Sesuai kesepakatan, makanan seharusnya tiba pukul 11.00 WIB dan bisa dikonsumsi bersama pukul 12.00 WIB. “Faktanya, jam 2 baru datang. Itu jelas melenceng jauh,” tegasnya.
Di sisi lain, koordinator BGN wilayah Ponorogo yang hadir dalam sidak DPRD sempat menyatakan bahwa distribusi SPPG Azmania dihentikan sementara, menunggu petunjuk lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Mukridon menekankan bahwa Komisi D tidak ingin persoalan ini dibiarkan berlarut. DPRD, katanya, berkomitmen mengurai masalah MBG agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan, program ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak sekolah, bukan sekadar formalitas atau asal jalan,” pungkasnya.
