Ketua DPRD Ponorogo Janji Tegakkan Komitmen, Usai Aksi Walk Out Warnai Paripurna Penyertaan Modal Sari Gunung

Pelantikan pimpinan DPRD kabupaten Ponorogo 2024-2029 (foto istimewa)

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Tegangan politik di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada Senin (20/10/2025) masih menyisakan gema. Sejumlah anggota dewan yang memilih walk out dalam pembahasan penyertaan modal bagi Perumda Sari Gunung menjadi simbol kekecewaan atas pelanggaran komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.

Menanggapi insiden tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., mengaku tidak mengetahui secara rinci kejadian itu. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan sebagian anggota DPRD yang tetap menggelar kegiatan sosialisasi di tengah kesepakatan efisiensi anggaran, jelas melanggar komitmen bersama yang telah dibuat antara DPRD, OPD, dan pihak eksekutif.

“Saya tidak bisa mengontrol aktivitas anggota satu per satu. Tapi kalau memang ada yang masih menggelar sosialisasi, jelas itu melanggar kesepakatan. Kami sudah sepakat, untuk efisiensi anggaran tidak ada lagi kegiatan sosialisasi perda atau sejenisnya,” ujar Dwi Agus Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Dwi Agus, kesepakatan tersebut lahir sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga efisiensi keuangan daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kegiatan yang berlangsung diam-diam dengan melibatkan OPD.

“Kedepan, saya pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos. Ia menegaskan, komitmen efisiensi itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian belanja pemerintah daerah. Inpres tersebut menjadi dasar kebijakan agar kegiatan seperti sosialisasi peraturan daerah dihentikan sementara untuk menekan pengeluaran.

“Ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara legislatif, eksekutif, dan OPD. Tapi karena sudah terjadi, kami tidak serta-merta menyalahkan. Yang penting ini menjadi catatan penting agar ke depan tidak terulang,” kata Anik.

Ketika ditanya apakah akan ada sanksi terhadap anggota DPRD maupun OPD yang diduga melanggar kesepakatan itu, Anik menjawab tegas, tidak ada sanksi. Namun, ia menegaskan seluruh pihak telah bersepakat untuk tidak lagi menggelar sosialisasi hingga tahun 2026, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

“Kami menghargai teman-teman yang melakukan walk out. Itu bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pelanggaran komitmen yang dibuat bersama. Secara kelembagaan, kami menghormatinya,” ujarnya menutup.

Peristiwa walk out ini mencerminkan dinamika politik di tubuh DPRD Ponorogo yang tengah diuji antara menjaga idealisme dan menghadapi realitas lapangan. Di satu sisi, dewan dituntut solid menjaga marwah lembaga dan komitmen efisiensi anggaran; di sisi lain, hubungan legislatif–eksekutif harus tetap berjalan untuk menjamin stabilitas kebijakan daerah.

Meski sidang paripurna kembali dilanjutkan, sinyal ketegangan antaranggota DPRD masih terasa. Namun, di balik insiden itu, muncul harapan baru bahwa DPRD Ponorogo akan semakin matang dalam mengelola perbedaan dan menegakkan disiplin lembaga — bukan sekadar menjaga citra, tetapi demi memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Penulis : Nanang