Rapat Paripurna Ricuh, Sejumlah Anggota DPRD Ponorogo Walk Out: Protes Dugaan Pelanggaran Komitmen Antar lembaga

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo yang semula berjalan tenang, mendadak berubah panas pada Senin (20/10/2025). Sejumlah anggota dewan memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk kekecewaan terhadap rekan sesama legislator yang diduga melanggar kesepakatan internal antara DPRD dan pihak eksekutif.

Rapat tersebut sejatinya digelar dengan agenda penyampaian Bupati Ponorogo terhadap usul persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung. 

Namun, jalannya sidang berubah tak menentu ketika sebagian anggota dewan menyoroti persoalan di luar agenda, yakni dugaan pelanggaran komitmen bersama terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara diam-diam oleh empat anggota DPRD.

Dua srikandi DPRD, Eka Retno dari Fraksi Gerindra dan Lely dari Fraksi PDIP, menjadi yang pertama menyuarakan ketidakpuasan. Dalam forum terbuka itu, keduanya dengan nada tegas menilai bahwa tindakan empat koleganya — yang belakangan dijuluki “empat sekawan” — telah mencederai kesepakatan bersama yang melarang anggota DPRD menggelar sosialisasi pada masa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2025.

“Kami kecewa. Komitmen itu disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Tapi ternyata ada yang melanggarnya. Ini bentuk ketidakadilan,” ujar Eka dalam rapat yang diwarnai ketegangan tersebut.

Pernyataan itu disambut dukungan dari sejumlah anggota dewan lain. Mukridlon Romdloni, anggota Fraksi Nasdem dan Moh. Komaruddin  fraksi Golkar mengamini bahwa tindakan empat sekawan itu telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan anggota DPRD.

“Kami sepakat menjaga komitmen agar tidak ada kegiatan sosialisasi di masa PAK. Tapi jika ada yang justru melanggarnya dengan restu eksekutif, tentu ini menyakitkan bagi teman-teman lain,” ungkap Mukridlon seusai rapat.

Situasi kian memanas. Beberapa anggota DPRD akhirnya meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes, meninggalkan suasana sidang yang mendadak canggung dan membingungkan. Meski pimpinan rapat berupaya menenangkan situasi, gelombang walk out tersebut membuat rapat tak lagi kondusif.

Sumber internal DPRD menyebut, langkah keluar itu bukan sekadar aksi spontan, tetapi peringatan moral terhadap ketidakselarasan sikap antara legislatif dan eksekutif. 

“Ini bukan soal siapa melanggar siapa. Tapi soal marwah lembaga. Komitmen harus dijaga, bukan diakali,” ujar salah satu anggota yang enggan disebutkan namanya.

Meski demikian, rapat paripurna tetap dilanjutkan oleh sebagian anggota yang masih bertahan di ruang sidang. Pembahasan rancangan perda tentang penyertaan modal untuk Perumda Sari Gunung pun diteruskan oleh pimpinan rapat dengan suasana yang jauh dari semangat semula.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa harmoni antara DPRD dan eksekutif Ponorogo tengah diuji. Apa yang semula dianggap sebagai komitmen bersama, kini berubah menjadi sumber ketegangan. Publik pun menanti apakah DPRD akan mampu merajut kembali kepercayaan antar lembaga, atau justru terjebak dalam konflik internal yang berlarut.(Nang).

Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo diwarnai aksi walk out