TKD 2026 Jadi Polemik, NasDem Desak DPRD Transparan Soal Anggaran

Sunarto, S.Pd Ketua fraksi partai Nasdem DPRD Kabupaten Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Polemik dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menyeruak di tubuh legislatif Ponorogo. Setelah Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan bahwa TKD tahun depan batal dipotong oleh pemerintah pusat, Fraksi NasDem justru menilai informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd, menegaskan bahwa berdasarkan surat edaran (SE) yang diterima Pemkab Ponorogo, justru terjadi penurunan alokasi dana dari pusat. Angkanya mencapai Rp243 miliar, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp134 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp229 miliar, serta beberapa pos transfer lainnya.

“Pernyataan Ketua DPRD itu sebaiknya disampaikan dengan hati-hati. Karena faktanya, Pemda menerima pemberitahuan resmi adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Tugas kita memberi informasi ke publik harus berdasarkan data yang valid,” tegas Sunarto kepada Sinyal Ponorogo, Rabu (1/10/2025).

Ketergantungan Tinggi pada TKD

Sebelumnya, Dwi Agus menyebut Ponorogo masih sangat bergantung pada transfer pusat, yakni sebesar 71,7 persen dari total pendapatan daerah 2026. Dengan postur APBD Rp2,51 triliun, PAD hanya menyumbang Rp524 miliar, sedangkan TKD mencapai Rp1,8 triliun. Menurutnya, kemandirian fiskal daerah harus terus didorong agar Ponorogo tidak gamang setiap kali muncul isu pemotongan TKD.

Namun, pernyataan “TKD tidak jadi dipotong malah ada penambahan” dari Dwi Agus inilah yang memantik kritik NasDem.

Pentingnya Transparansi dan Akurasi

Sunarto menilai, perbedaan narasi di tubuh DPRD berpotensi membingungkan masyarakat. Ia mendorong agar para pimpinan lembaga politik lebih mengedepankan transparansi serta ketepatan data dalam menyampaikan kebijakan publik.

“Isu fiskal ini bukan sekadar angka. Ini menyangkut kemampuan Pemkab membiayai program pembangunan, pelayanan publik, hingga insentif untuk desa. Karena itu, publik berhak tahu informasi yang akurat,” katanya.

Momentum Kemandirian Daerah

Meski terjadi silang pendapat, baik NasDem maupun pimpinan DPRD sepakat bahwa kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci agar Ponorogo tidak selalu tergantung pada pusat.

“Kalau PAD bisa digarap optimal, isu pemotongan TKD tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau masih sangat bergantung, tentu saja setiap isu seperti ini akan menimbulkan keresahan,” ujar Sunarto.

Kritik NasDem ini sekaligus menjadi pengingat bahwa politik anggaran membutuhkan kehati-hatian. Setiap pernyataan publik harus dilandasi data konkret, bukan sekadar optimisme atau klaim sepihak.

Penulis : Nanang