Usai Viral, Pemdes dan BUMDes Pulung Akhirnya Angkat Bicara: Siap Lapor dan Benahi Diri
 |
| Gambar hanya ilustrasi pentingnya transparansi BUMDES |
PONOROGO, SINYALPONOROGO –Setelah viral pemberitaan mengenai tuntutan warga Desa Pulung yang meminta transparansi pengelolaan BUMDes sejak 2016, pihak pemerintah desa bersama pengurus BUMDes akhirnya angkat bicara. Mereka mengakui selama ini pelaporan belum dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa (musdes), dan berjanji akan memperbaikinya.
Ketua BUMDes Pulung, Danang, menjelaskan bahwa selama ini BUMDes bergerak di bidang usaha garmen dan batik. Dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp100 juta tahun 2025 telah digunakan sesuai proposal awal, yakni untuk pengadaan mesin pembatik sebagai sarana pengembangan usaha batik desa.
“Semuanya sudah direalisasikan sesuai proposal, dan difokuskan untuk memperkuat produksi batik karena peminatnya cukup tinggi,” terang Danang, Selasa (14/10/2025).
Ia juga menegaskan bahwa penyertaan modal dari dana desa tidak diterima setiap tahun. Berdasarkan catatan, BUMDes Pulung baru dua kali menerima dana desa sejak berdiri pada 2016, yaitu tahun 2018 sebesar Rp5 juta dan tahun 2022 sebesar Rp30 juta, sehingga total dana penyertaan hanya Rp35 juta.
“Selama ini kami sudah melapor secara internal ke pengawas dan desa, tetapi memang belum melalui musdes,” jelasnya.
Meski usaha garmen dan batik sempat memberi kontribusi Rp4 juta untuk PADesa pada 2019, dalam beberapa tahun terakhir usaha tersebut mengalami pasang surut. Minimnya tenaga penjahit menjadi kendala utama sehingga produksi tidak bisa maksimal.
“Kita siap memfasilitasi warga muda yang mau belajar menjahit. Kalau ada yang siap dilatih, BUMDes terbuka untuk bekerja sama. Harapan kami, BUMDes bisa jadi wadah ekonomi kreatif warga Pulung,” tambah Danang.
Sementara itu, Kepala Desa Pulung, Muhammad Maksum, mengakui kritik masyarakat soal pelaporan yang belum dilakukan secara terbuka. Ia berjanji, evaluasi akan dilakukan agar pelaporan BUMDes ke depan lebih transparan.
“Benar, selama ini laporan hanya bersifat internal. Ke depan kami akan perbaiki. Akhir tahun 2025, laporan BUMDes akan kami sampaikan di hadapan musdes,” tegas Maksum.
Ia menambahkan, belum maksimalnya pelaporan disebabkan karena usaha BUMDes masih berfokus pada penguatan dasar usaha. Namun, pihaknya menegaskan tidak ada penyalahgunaan dana dan seluruh anggaran dipakai sesuai peruntukannya.
Klarifikasi ini menjadi angin segar bagi warga Pulung yang sebelumnya mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes berharap langkah ini menjadi awal keterbukaan dan kebangkitan ekonomi berbasis potensi lokal.
“BUMDes Pulung harus kembali pada semangat awalnya — menjadi milik bersama yang tumbuh dari warga dan untuk kesejahteraan warga,” ujar Maksum.(Nang/Red/SP).
