Lisdyarita Ambil Alih Kemudi: Pemerintahan Ponorogo Tetap Jalan di Tengah Badai Kasus KPK
Bunda Lisdyarita
Plt. Bupati Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo dipastikan tidak berhenti berputar, meski sang bupati, Sugiri Sancoko, kini berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Bupati, Lisdyarita, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, menggantikan posisi Sugiri yang terjerat kasus dugaan suap promosi jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Penunjukan Lisdyarita itu tertuang dalam radiogram yang dikirim Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dan kepada Lisdyarita sendiri. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, membenarkan surat resmi tersebut telah diterima. Sebagaimana dilansir dalam koranmemo.com
“Sudah turun radiogram dari provinsi. Plt Bupati Ponorogo kini dijabat oleh Bu Lisdyarita. Jadi secara resmi beliau menjalankan tugas atas nama bupati,” ujar Dwi Agus, Minggu (9/11/2025).
Langkah cepat Pemprov Jatim itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah sorotan publik pasca-penetapan tersangka oleh KPK. DPRD, kata Dwi Agus, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program daerah tetap berjalan tanpa gangguan.
“Kita fokus memastikan roda pemerintahan tidak terganggu. Soal pengisian jabatan, itu kewenangan eksekutif dan provinsi,” tegasnya.
Kursi Sekda Ikut Kosong
Tak hanya jabatan bupati, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo juga lowong setelah Agus Pramono turut terseret dalam pusaran kasus yang sama. Untuk sementara, pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan Pemprov Jatim terkait pengisian jabatan Penjabat Sekda (Pjs).
“Mekanismenya sudah jelas diatur. Penunjukan Pjs Sekda diusulkan ke gubernur dan disetujui oleh Mendagri. Dasarnya UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 3 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019,” jelas Dwi.
DPRD memastikan tidak akan ikut campur dalam proses seleksi pejabat pengganti. Namun mereka berharap prosesnya tak berlarut agar koordinasi pemerintahan tetap solid.
“Yang penting tidak boleh ada kekosongan terlalu lama. Pemerintahan harus tetap melayani masyarakat,” imbuhnya.
Lisdyarita di Tengah Sorotan
Penunjukan Lisdyarita sebagai Plt Bupati sekaligus menandai babak baru dalam dinamika politik Ponorogo. Wakil bupati yang dikenal berpenampilan tegas namun santun itu kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik di tengah badai korupsi yang mengguncang pemerintahan kabupaten.
Lisdyarita sebelumnya dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan. Kini, di tengah situasi sulit, publik menantikan bagaimana ia mampu menahkodai birokrasi agar tetap fokus pada pelayanan dan pembangunan daerah.
Publik menilai langkah cepat penunjukan Plt menunjukkan kesigapan pemerintah dalam menjaga kontinuitas pelayanan publik.
“Ini momentum bagi Lisdyarita untuk menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang bersih. Ponorogo butuh ketenangan setelah badai ini,” ujar salah satu pejabat pemkab yang minta namanya dirahasiakan.
Ponorogo Harus Bangkit
Kasus yang menjerat pimpinan daerah menjadi pukulan bagi citra birokrasi Ponorogo. Namun, penunjukan Lisdyarita diharapkan menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Warga berharap, momentum ini menjadi awal dari pembenahan menyeluruh—mulai dari praktik promosi jabatan hingga pengelolaan anggaran publik.
“Kami ingin pemerintah tetap melayani rakyat. Siapapun pemimpinnya, yang penting bersih dan peduli masyarakat,” kata Agung Setiawan, warga Kelurahan Surodikraman.
Kini, Lisdyarita berdiri di garis depan, memegang kendali pemerintahan di tengah badai politik dan hukum yang mengguncang Ponorogo. Bebannya berat, tapi di pundaknya pula tersimpan harapan besar: agar Ponorogo tetap tegak dan bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih dan transparan.
Penulis : Nanang
