Ribuan Guru Ponorogo Siap Turun ke Jalan, Protes Mutasi Kepsek Dinilai Langgar Aturan
Gambar hanya ilustrasi saja terkait rencana aksi show force para guru di jalan gajah Mada Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Gelombang perlawanan guru di Ponorogo kian mengeras. Ribuan guru dipastikan bakal turun ke jalan pada Selasa, 30 Desember 2025. Aksi bertajuk show force itu akan memadati Jalan Gajah Mada Ponorogo, tepat di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo–Magetan.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang dengan melakukan mutasi kepala sekolah tanpa mengindahkan ketentuan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Drs. Thohari, MM, membenarkan rencana aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur telah ditempuh, termasuk perizinan dari aparat kepolisian.
“Benar, hari Selasa 30 Desember 2025 kita akan turun ke jalan atau show force. Izinnya dari Polres Ponorogo sudah kami pegang,” ujar Thohari saat dikonfirmasi, Ahad (28/12/2025).
Menurut Thohari, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan simbol perlawanan moral dunia pendidikan terhadap kebijakan yang dianggap mencederai aturan dan rasa keadilan.
“Ini bentuk protes karena somasi yang kami layangkan diabaikan begitu saja. Padahal yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan martabat profesi guru,” tegasnya.
Lebih dari 2.000 Guru Siap Bergerak
Thohari memastikan, dukungan terhadap aksi ini datang dari berbagai elemen guru di Ponorogo. Sedikitnya lebih dari 2.000 guru telah menyatakan kesiapan untuk ikut turun ke jalan.
Ia menambahkan, sasaran aksi telah ditentukan secara jelas dan terukur.
“Sasaran show force kami di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo–Magetan di Jalan Gajah Mada,” ungkapnya.
Aksi ini dirancang berlangsung tertib dan damai, namun dengan pesan yang tegas: dunia pendidikan menuntut keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Bermula dari Mutasi Kepsek SMKN 1 Ponorogo
Akar persoalan bermula dari mutasi Katenan, Kepala SMKN 1 Ponorogo, yang dipindahkan ke SMAN 1 Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Mutasi tersebut menuai polemik karena diduga kuat melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kepala sekolah baru dapat dimutasi setelah menjabat minimal dua tahun. Sementara, Katenan baru menjabat 5 bulan 15 hari saat keputusan mutasi diterbitkan.
Merasa dirugikan, Katenan melalui LKBH PGRI Ponorogo melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur. Namun, somasi tersebut tak kunjung direspons.
“Karena tidak ada itikad baik, kami tidak berhenti di sini. Kami akan melanjutkan langkah hukum, termasuk konsultasi ke Kementerian Dikdasmen hingga menggugat ke PTUN,” kata Thohari.
Guru Bicara, Aturan Dipertaruhkan
Bagi para guru, kasus ini bukan semata soal satu orang kepala sekolah. Lebih dari itu, mereka menilai kebijakan mutasi yang menabrak aturan berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pendidikan.
Show force ini pun menjadi penanda: ketika ruang dialog tertutup, jalanan menjadi medium terakhir untuk menyuarakan kegelisahan.
“Ini bukan soal politik, ini soal hukum dan masa depan pendidikan,” ujar salah satu guru yang menyatakan siap ikut aksi.
Selasa nanti, Jalan Gajah Mada Ponorogo tak sekadar menjadi jalur lalu lintas. Ia akan menjadi panggung perlawanan, tempat ribuan guru menyuarakan satu tuntutan: aturan harus ditegakkan, keadilan tak boleh dimutasi.
Penulis : Nanang
