Pusingnya Kades: Program Bertambah, Dana Desa Justru Menyusut

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Beban kepala desa kian berat. Program terus bertambah, sementara dana justru menyempit. Kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat hingga administrasi desa kini menjadi daftar kewajiban yang harus dijalankan bersamaan, di tengah penurunan drastis Dana Desa.

“Ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi soal kemampuan anggaran desa,” ujar Suprapto, Kepala Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, saat berbincang dengan wartawan Sinyal Ponorogo, Selasa (13/1/2026).

Menurut Suprapto, sebagian besar anggaran desa saat ini sudah “terkunci” pada pos-pos wajib. Di sisi lain, desa dituntut patuh regulasi, menghasilkan capaian cepat, sekaligus menghadapi risiko administrasi yang tinggi.

“Program terus bertambah, ruang fiskal desa justru menyempit,” katanya.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan penurunan Dana Desa tahun 2026. Berdasarkan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, Dana Desa mengalami penurunan hingga 60 persen.

Sekretaris DPMD Ponorogo, Anik Purwani, menyebutkan, pada tahun 2025 total Dana Desa mencapai Rp261 miliar untuk 283 desa. Tahun ini, anggaran tersebut turun tajam menjadi sekitar Rp89 miliar lebih.

“Penurunan Dana Desa reguler ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan,” ujar Anik.

Bagi pemerintah desa, situasi ini ibarat berjalan di lorong sempit. Tuntutan pembangunan tetap tinggi, harapan warga tak berkurang, namun ruang gerak keuangan semakin terbatas. Di titik inilah kepala desa dituntut bukan sekadar patuh aturan, tetapi juga piawai menyiasati keterbatasan—agar desa tetap bergerak, meski dengan langkah yang kian hati-hati.

Penulis : Nanang