Jalan Usaha Tani Jadi Prioritas, Reses Atika Banowati Diserbu Aspirasi Petani Watu Bonang
Hj. Atika Banowati, SH anggota DPRD Propinsi Jatim fraksi partai Golkar ketika reses di wilayah Kecamatan Badegan...
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Infrastruktur pertanian kembali menjadi suara paling nyaring dalam reses tahap II Hj. Atika Banowati, SH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar. Bertempat di Pendopo Banyu Towo, Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kamis (12/2/2026), aspirasi petani mendominasi forum dialog yang dihadiri sembilan kelompok tani dari Watu Bonang dan desa sekitar, serta perangkat desa setempat.
Kepala Desa Watu Bonang, Sartono, secara terbuka menyampaikan harapan besar warganya terhadap pembangunan jalan usaha tani (JUT). Ia menegaskan, hamparan lahan tembakau yang luas di wilayahnya membutuhkan akses memadai agar hasil panen tidak terhambat distribusi.
“Banyak lahan tembakau, makanya perlu jalan usaha tani diperjuangkan. Harapannya tahun ini tidak gagal lagi, karena usulan itu sudah sejak beberapa tahun lalu,” ujar Sartono.
Ia mengakui, desa sebelumnya telah merasakan manfaat program PISEW yang diperjuangkan anggota DPR RI Ali Mufthi sebagai jalan penghubung dua desa, termasuk program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Namun, kebutuhan infrastruktur pertanian dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
“Saya percaya dewan Golkar sangat komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Watu Bonang,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Atika Banowati menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum wakil rakyat turun langsung menyerap aspirasi agar hubungan dewan dan masyarakat tetap dekat dan terjaga.
 |
| Diki, warga Karangjoho Badegan ketika mengusulkan soal jalan usaha tani, BPJS kesehatan PBI serta pendidikan soal PIP dalam resep Hj. Atika Banowati, SH |
Ia menyebut, pihaknya selama ini aktif berkoordinasi dengan DPR RI Ali Mufthi dalam mengawal berbagai program pembangunan di daerah. Namun ia juga mengingatkan, realisasi program harus melalui tahapan dan regulasi yang ketat.
“Kami akan kawal dan perjuangkan. Tapi memang harus sabar, karena banyak usulan masuk dan aturan juga semakin ketat. Mohon pengertiannya. Sebagai dewan, tentu kami tetap berkomitmen agar usulan masyarakat bisa terealisasi dan memberi manfaat,” tegas Atika.
Dari rangkaian reses yang digelar 8–12 Februari 2026, Atika mengungkapkan mayoritas aspirasi yang masuk berkutat pada persoalan infrastruktur jalan. Hal ini menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat desa masih bertumpu pada aksesibilitas sebagai penopang ekonomi.
Dalam sesi audiensi, suara petani kembali menguat. Diki, perwakilan dari Desa Karangmojo, meminta agar jalan usaha tani benar-benar diprioritaskan. Selain itu, ia juga mendorong dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas.
Tak hanya sektor pertanian, persoalan sosial turut mencuat. Diki menyinggung Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nonaktif dan meminta perhatian khusus bagi peserta PBI agar layanan kesehatan tetap terjamin. Ia juga berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa lebih diakomodasi dalam program PIP di bidang pendidikan.
Atika memastikan seluruh aspirasi telah dicatat. Ia menegaskan, infrastruktur jalan sudah lebih dulu menjadi prioritas karena paling banyak diusulkan. Sementara isu pendidikan dan kesehatan akan dikoordinasikan melalui komisi yang membidangi agar mendapat atensi lebih lanjut.
Reses di Watu Bonang menjadi potret bahwa desa tak hanya butuh janji, tetapi kepastian arah kebijakan. Di tengah regulasi yang ketat dan keterbatasan anggaran, suara petani tembakau Badegan kini menunggu bukti: apakah jalan usaha tani benar-benar akan terwujud, atau kembali menjadi daftar panjang usulan yang tertunda.
Penulis : Nanang
