Reses di Ngrayun, Atika Banowati Siap Kawal Infrastruktur Watu Semaur hingga Jalan Usaha Tani
Hj. Atika Banowati, SH anggota Komisi D DPRD Propinsi Jatim fraksi partai PDIP ketika Reses di wilayah Ngrayun Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Atika Banowati, SH, menggelar reses tahap II di Kecamatan Ngrayun, Rabu (11/2/2026). Dua desa menjadi titik kunjungan: Selur dan Baosan Lor.
Di hadapan warga, Atika tak sekadar menyerap aspirasi. Ia juga memaparkan kondisi terkini pemerintahan Provinsi Jawa Timur serta mengulas arah kebijakan dan program Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Penjelasan itu menjadi pengantar sebelum sesi dialog dibuka.
“Segala usulan harus sesuai menu yang ada di provinsi,” tegas Atika.
Pernyataan itu bukan tanpa maksud. Ia ingin masyarakat memahami batas kewenangan—mana yang menjadi ranah pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pusat—agar aspirasi yang diajukan tepat sasaran dan memiliki peluang realisasi lebih besar.
Begitu sesi tanya jawab dibuka, warga langsung menyampaikan uneg-unegnya. Mayoritas aspirasi mengerucut pada persoalan klasik namun krusial: infrastruktur.
Kepala Desa Selur, Suprapto Bulug, mengaku kehadiran Atika di desanya menjadi kehormatan tersendiri. Ia menyebut tiga usulan utama yang mengemuka dalam forum tersebut.
“Yang paling banyak adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Terutama akses menuju wisata Watu Semaur, pembangunan jalan usaha tani, serta pasar wisata desa,” ujar Prapto.
Menurutnya, peningkatan akses menuju Watu Semaur akan berdampak langsung pada lonjakan kunjungan wisata. Sementara jalan usaha tani akan mempermudah distribusi hasil pertanian warga. Adapun pasar wisata desa diharapkan menjadi simpul baru perputaran ekonomi masyarakat.
Menanggapi itu, Atika memastikan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga ke meja paripurna DPRD Jatim. Ia menegaskan bahwa sektor infrastruktur jalan dan penunjang wisata memang masuk dalam “menu” program provinsi.
“Mayoritas usulan soal perbaikan infrastruktur jalan dan wisata. Itu ada menunya di provinsi. Mohon doa semuanya agar tahun depan bisa masuk dan terealisasi,” ujar Atika, disambut tepuk tangan peserta reses.
Reses di Ngrayun ini bukan sekadar agenda formal serap aspirasi. Ia menjadi ruang temu antara harapan warga desa dengan kebijakan level provinsi. Di tengah keterbatasan fiskal dan prioritas pembangunan yang ketat, komunikasi dua arah semacam ini menjadi kunci agar pembangunan tak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Penulis : Nanang
