Lisdyarita Waspadai Dapur MBG di Ponorogo: Jika Bandel, Siap Disuspensi
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo meningkatkan kewaspadaan terhadap operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, menegaskan tidak boleh ada celah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, termasuk risiko keracunan makanan.
Penegasan itu disampaikan Lisdyarita saat memimpin rapat koordinasi program MBG di Gedung Bapperida Ponorogo, Rabu (11/3/2026). Dalam forum tersebut, ia mengumpulkan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, selama ini dirinya menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait kualitas menu maupun pelayanan MBG. Beberapa keluhan bahkan menyinggung soal makanan yang dinilai kurang layak disajikan.
“Banyak laporan yang masuk terkait MBG. Semua saya kumpulkan dulu, yang aneh-aneh tentu akan kita tindak,” kata Lisdyarita.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika ada dapur MBG yang mengabaikan standar kesehatan maupun masukan masyarakat. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah penghentian operasional sementara.
“Kalau sampai ada yang bandel dan tidak mengindahkan masukan, dapurnya bisa kita suspend sementara,” tegasnya.
Lisdyarita menilai dapur MBG memiliki peran vital karena menu yang disiapkan dikonsumsi oleh kelompok rentan, seperti siswa sekolah dan ibu hamil. Karena itu, kualitas makanan, kebersihan dapur, hingga sistem pengelolaan harus benar-benar terjaga.
Program MBG, lanjutnya, tidak boleh sekadar dijadikan ladang keuntungan. Tujuan utama program tersebut adalah memperbaiki kualitas gizi generasi muda.
“Harus memberi menu sehat dan memuaskan. Jangan hanya mengejar keuntungan tapi justru menimbulkan risiko,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program MBG di Ponorogo. Sejauh ini, Lisdyarita mengaku bersyukur belum terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti kasus keracunan massal.
“Dengan dikumpulkan seperti ini kita bisa tahu persoalan yang terjadi. Alhamdulillah sejauh ini belum ada KLB,” jelasnya.
Pemkab Ponorogo juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program MBG. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyiapkan posko aduan resmi.
Sementara itu, masyarakat yang menemukan persoalan terkait MBG dapat menyampaikan keluhan melalui media sosial Lisdyarita.
“Untuk sementara bisa lewat media sosial. Kirim pesan ke Halo Bunda atau TikTok saya,” pungkasnya.
Penulis : Nanang
