Dua Bulan Tanpa MBG, Ribuan Siswa SMPN 2 Ponorogo Menanti Kepastian dari SPPG Surodikraman
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Sudah hampir dua bulan terakhir, ribuan siswa di SMPN 2 Ponorogo tak lagi menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam menunjang asupan gizi siswa itu terhenti sejak SPPG Surodikraman—penyedia utama—dikenai suspensi operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Maret 2026.
Kondisi ini memunculkan kegelisahan, bukan hanya di kalangan siswa, tetapi juga pihak sekolah. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan resmi terkait kapan distribusi MBG akan kembali berjalan.
Kepala SMPN 2 Ponorogo, Imam Saifudin, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian tersebut.
“Ya mas, anak-anak sampai saat ini belum dapat MBG lagi dan belum ada info atau kejelasan dari SPPG Surodikraman kapan mulai dapat MBG lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).
Imam menambahkan, sejauh ini komunikasi dengan pihak terkait masih belum dilakukan secara intensif. Namun, pihak sekolah berencana segera berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPI MBG Kabupaten Ponorogo.
“Nggih mas, komunikasi dengan SPPI MBG Mbak Shiella belum mas. Segera kita komunikasikan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Shiella selaku Korwil SPPI MBG Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa SPPG Surodikraman saat ini tengah dalam proses perbaikan administratif dan teknis.
“SPPG Surodikraman barat Kodim 0802 Ponorogo ini sedang proses perbaikan, Pak. Kepala SPPG sudah konfirmasi ke kami, tinggal IPAL-nya yang sedang diproses,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun persoalan awal yang mencuat berkaitan dengan fasilitas kamar mess, namun syarat operasional tidak hanya itu.
“Meskipun yang dipermasalahkan kamar mess, ketika permohonan operasional harus lengkap dengan IPAL maupun dokumen SLHS, Bapak,” tambahnya.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa persoalan administrasi menjadi salah satu penghambat utama. Berdasarkan konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, SPPG Surodikraman ternyata belum mengajukan izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib operasional.
Ari Susanti dari bagian SLHS Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo membenarkan hal tersebut.
“Belum pengajuan,” tegasnya saat ditanya apakah SPPG Surodikraman sudah mengurus izin SLHS.
Padahal, dalam berbagai kesempatan, Plt Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, telah menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki izin SLHS. Tanpa dokumen tersebut, operasional tidak diperbolehkan demi menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya pelajar.
Situasi ini menempatkan siswa sebagai pihak yang paling terdampak. Program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi dan konsentrasi belajar kini justru terhenti akibat persoalan administratif dan teknis yang belum tuntas.
Kini, harapan tertuju pada percepatan proses perbaikan dan pemenuhan seluruh persyaratan oleh SPPG Surodikraman. Kepastian sangat dinantikan, agar ribuan siswa dapat kembali menikmati hak mereka atas asupan gizi yang layak dan berkelanjutan.
Sementara itu, publik berharap adanya transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka dari pihak terkait, agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Penulis : Nanang
