MBG Ponorogo Diduga Sajikan Makanan Berulat, Warga Murka dan Minta Tindakan Tegas
0 menit baca
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Dugaan adanya makanan berulat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo memicu kemarahan warga. Temuan tersebut mencuat setelah beredarnya dokumentasi visual yang menunjukkan kondisi makanan tidak layak konsumsi yang diterima kelompok rentan.
Sorotan ini bermula dari surat terbuka yang disampaikan Sutiyas Hadi Riyanto, warga Ponorogo, kepada Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam keterangannya, Sutiyas menilai program MBG yang sejatinya bertujuan mulia justru mengalami persoalan serius dalam pelaksanaan.
“Program ini bagus dalam perencanaan dan anggaran, tapi sangat memprihatinkan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujar Sutiyas dalam surat terbukanya.
Program MBG sendiri menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Dengan standar menu bergizi seimbang dan bahan segar, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Namun di Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, kondisi di lapangan disebut jauh dari standar tersebut. Warga mengeluhkan kualitas makanan yang diterima, bahkan ditemukan adanya indikasi makanan berulat yang dinilai sangat tidak layak.
“Kalau benar ini untuk ibu hamil dan balita, seharusnya kualitasnya dijaga betul. Ini justru membahayakan,” lanjut Sutiyas.
Distribusi MBG di wilayah tersebut diketahui dikelola oleh SPPG di Dukuh Pacar, Desa Tugu. Mekanisme distribusi menggunakan sistem wadah mandiri dengan pendampingan kader. Meski demikian, warga menilai pengawasan terhadap kualitas makanan masih sangat lemah.
Salah satu penerima manfaat yang disebut dalam laporan adalah balita bernama Almahendra Zidna Kurniawan, warga Dukuh Pojok, Desa Tugu. Penyebutan data ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi bahwa persoalan tersebut nyata dirasakan masyarakat.
Warga pun mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Mereka meminta adanya investigasi menyeluruh, klarifikasi dari pihak pengelola, serta sanksi tegas jika terbukti terjadi kelalaian.
“Kami berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi. Ini menyangkut kesehatan generasi ke depan,” tegas Sutiyas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait dugaan tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh konsep dan anggaran, tetapi juga oleh pengawasan dan integritas dalam pelaksanaannya. Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan keresahan.(Nang/Redaksi).
