Ratusan Massa Konsorsium LSM Ponorogo Kritik Program MBG di Depan DPRD: “Guru Menangis, Negara Malah Sibuk Program Makan Gratis”
 |
| Aksi demo konsorsium LSM Ponorogo di depan gedung DPRD Kabupaten Ponorogo |
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Suasana depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (7/5/2026) tampak berbeda. Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo turun ke jalan menggelar aksi damai untuk menyuarakan kritik terhadap program pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait KDMP yang dinilai terlalu menguras anggaran negara.
Dengan membawa poster, spanduk, serta pengeras suara, massa berjalan sambil berorasi dari sejumlah titik menuju kantor DPRD. Sepanjang perjalanan aksi, perhatian masyarakat tertuju pada rombongan demonstran yang menyuarakan keresahan soal kondisi ekonomi rakyat, kesejahteraan guru honorer, hingga infrastruktur yang dinilai masih jauh dari layak.
 |
| Anom Garda Wengker ketika orasi di depan DPRD Ponorogo |
Dalam orasinya, Hari Bara secara tegas menyatakan penolakan terhadap program MBG. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa.
“Guru sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi kesejahteraannya masih memprihatinkan. Jangan sampai negara lebih fokus pada program yang justru dianggap menghamburkan uang rakyat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sorotan lebih keras datang dari Anom yang menyebut program MBG terlalu berlebihan di tengah kondisi keuangan negara yang sedang berat. Dalam orasinya, Anom mencoba menggugah logika publik dengan mencontohkan budaya masyarakat desa di Ponorogo yang menurutnya masih memiliki tradisi gotong royong dan kenduren sebagai bentuk kepedulian sosial.
“Di desa kami, Winong Jetis, kenduren bisa tiga kali sehari. Artinya masyarakat sebenarnya masih punya solidaritas pangan. Tapi kenapa negara menghabiskan anggaran ratusan triliun untuk program makan gratis, sementara jalan rusak di mana-mana dan guru honorer masih menangis?” ujarnya lantang.
Ia juga menyinggung besarnya anggaran program MBG yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut terasa jomplang ketika dibandingkan dengan nasib guru honorer yang hanya menerima penghasilan Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Pegawai SPPG bisa bergaji jutaan bahkan ada jalur PPPK, sementara guru yang sudah mengabdi puluhan tahun belum jelas nasibnya. Di mana letak keadilannya?” kata Anom disambut sorakan peserta aksi.
Beberapa kali massa meneriakkan penolakan terhadap program MBG. Bahkan saat Anom bertanya kepada peserta aksi apakah program tersebut perlu dihentikan, massa serempak menjawab setuju.
Aksi damai ini diikuti berbagai elemen yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo, di antaranya DPC GRIB Jaya, Garda Wengker, PRC, Estafet, Garda Satu, LSM 45, Gemas dan sejumlah organisasi lainnya.
Meski berlangsung cukup ramai, jalannya aksi tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD, perwakilan massa akhirnya diterima pimpinan DPRD untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta agar aspirasi masyarakat Ponorogo terkait evaluasi program MBG disampaikan kepada pemerintah pusat.
Aksi ini menjadi potret bahwa di tengah gencarnya program nasional, masih ada suara masyarakat bawah yang meminta pemerintah lebih peka terhadap persoalan mendasar seperti kesejahteraan guru, pemerataan pembangunan, dan kondisi ekonomi rakyat kecil.
Penulis : Nanang
