Tidak kuorum, rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2024 di tunda

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2024...

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda APBD 2024 terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada rapat paripurna berikutnya Senin, 13/11/2023.

Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si Pimpinan sidang paripurna DPRD Ponorogo kepada sinyal Ponorogo mengatakan bahwa penundaan rapat Paripurna DPRD tersebut karena banyak anggota dewan yang absen ijin dalam rapat Paripurna DPRD.

Dwi Agus Prayitno, 
Politisi PKB sekaligus pimpinan sidang paripurna DPRD 

Dikatakan Dwi Agus Prayitno sedikitnya ada 2 fraksi yang absen ijin karena ada agenda rapat internal di partainya masing-masing. 

"Sesuai informasi dari sekretariat DPRD kabupaten Ponorogo hanya ada 16 anggota dewan saja yang hadir. Mengingat sidang paripurna tidak memenuhi kuorum maka rapat paripurna ditunda dan akan dijadwalkan ulang."jelas Dwi Agus Prayitno, politisi PKB Kabupaten Ponorogo.

Hal itu mengacu pada tata tertib DPRD Kabupaten Ponorogo pasal 119 ayat 1 dan pasal 120 ayat 1 huruf C tidak memenuhi kuorum karena memang berkurang dari 50+1 dan itu artinya sesuai ketentuan pandangan umum fraksi-fraksi minimal dihadiri 23 anggota dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dengan demikian pihaknya tidak bisa melanjutkan rapat paripurna dan akan menjadwalkan ulang untuk rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2024.

Sementara dari pantauan media dari pihak eksekutif juga tidak dihadiri Bupati Ponorogo dan beliau hanya diwakili oleh sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono beserta kepala OPD di lingkungan pemkab Ponorogo.

Sementara itu pihaknya juga memberi kesempatan kepada anggota  menyampaikan usulan sekaligus harapan yang disampaikan langsung Ribut Riyanto, ketua fraksi PKS terkait percepatan pencairan anggaran untuk BKD, maupun dana hibah mengingat sudah di penghujung tahun 2023 apalagi saat ini sudah diawali adanya hujan. 

Karena banyak dana itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya.

"Kita sangat sependapat sekaligus harapan kita semua agar ada percepatan pencairan untuk dana BKD maupun dana hibah. "pungkasnya dan berharap kepada sekda untuk segera merealisasikannya usulan sekaligus harapan semua anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.(Nang).