SD Swasta di Ponorogo Hentikan MBG, Dewan Pendidikan: Konsep Baik, Pelaksanaan Perlu Dibenahi
 |
| Prof. Dr. H. Muhammad Fajar Pramono, M.Si Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Polemik program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menggelinding. Di sejumlah daerah muncul kasus keracunan siswa akibat makanan MBG. Meski Ponorogo belum tercatat mengalami hal serupa, isu itu ikut jadi perbincangan hangat.
Salah satu sekolah dasar swasta di Ponorogo bahkan mengambil langkah ekstrem: resmi menghentikan program MBG. Dalam surat edaran kepada wali murid, pihak sekolah menyebut menu MBG kerap tidak sesuai, sering terlambat datang, dan justru mengganggu proses belajar mengajar. Sebagai gantinya, pihak sekolah kembali mengelola makan siang secara mandiri.
Keputusan ini memicu pro dan kontra. Sebagian orang tua mendukung karena dinilai lebih terjamin, namun sebagian lain menilai langkah sekolah terlalu reaktif.
Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Fajar Pramono, M.Si, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, menegaskan bahwa secara konsep, MBG punya tujuan mulia.
“Bukan hanya soal gizi, tapi juga pemerataan ekonomi. Anggaran besar yang digelontorkan, Rp360 triliun pada 2026, bisa menjadi bola salju bagi tumbuhnya ekonomi rakyat,” ujarnya kepada Sinyal Ponorogo Senin, 29/09/2025.
Namun ia mengakui, implementasi MBG memang butuh perbaikan serius. Pertama, menurutnya, manajemen program harus inklusif dan melibatkan banyak pihak yang paham pendidikan serta ekonomi. Model pelaksanaannya juga tidak boleh tunggal, melainkan memberi ruang partisipasi sekolah, misalnya bekerja sama dengan kantin sekolah.
Kedua, MBG harus memberdayakan potensi lokal dengan tetap menjaga mutu gizi melalui pengawasan ketat Dinas Kesehatan. Ia mencontohkan Pondok Modern Gontor yang dengan dana terbatas mampu memberikan manfaat maksimal bagi santri, serta praktik baik SD Muhammadiyah Surakarta yang sudah lama mengelola makan siang siswa.
“Sekolah jangan reaktif. Ini program baru yang tentu butuh waktu. Dialog dan evaluasi bersama semua pihak menjadi kunci perbaikan,” tegasnya.
Dengan begitu, polemik MBG bisa bertransformasi dari sekadar kontroversi menjadi momentum perbaikan, agar tujuan awal meningkatkan gizi dan pemerataan ekonomi benar-benar terwujud.
Penulis : Nanang
