Sunarto, S.Pd
Ketua DPRD kabupaten Ponorogo
SINYALPONOROGO, PONOROGO – Sunarto, S.Pd Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo mengaku kurang sependapat dengan langkah eksekutif yang menghentikan bantuan warga yang lagi menjalani isolasi mandiri (ISOMAN) di rumahnya masing-masing. Kekhawatiran Ketua DPRD itu wajar saja. Pasalnya, jika bantuan yang selama ini berujud sembako dihentikan tiba-tiba maka warga akan tidak patuh lagi sehingga mereka akan keluar rumah mencari makanan sendiri. Akibatnya bukannya menekan kasus Covid-19, malah bisa terjadi resiko penularan.
“Kalau bantuan untuk warga yang isoman ini dihapus, takutnya mereka malah tidak patuh dalam masa isolasi. Sebab mereka harus mencari makan diluar,” kata Sunarto, Jumat (19/3/2021).
Masih menurut Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, untuk mengurai permasalahan tersebut dirinya telah berkoordinasi dengan komisi yang membidangi masalah kesehatan. Dia mengajak untuk memanggil pihak terkait, agar kebijakan penghapusan bantuan untuk warga yang isoman bisa ditinjau ulang.
“Kami akan mencoba berkoordinasi dengan teman-teman eksekutif, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” katanya.
Sunarto mengungkapkan dalam APBD 2021, ada beberapa anggaran yang direkofussing untuk penanganan Covid-19. Di dalam penanganan tersebut, ada item untuk perlindungan sosial. Maka dari itu, bantuan untuk isolasi mandiri iti sebenarnya bisa masuk dalam pos perlindungan sosial. “Bantuan untuk warga isoman itu bisa masuk di pos perlindungan sosial,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, ada beberapa kebijakan penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini berubah. Salah satunya tidak adanya santunan bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal. Selain itu, di Ponorogo juga ada yang berubah. Yakni terkait dengan penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Jika sebelumnya mereka diberi bantuan, mulai akhir Januari lalu Pemkab Ponorogo membuat kebijakan menghapus bantuan tersebut.
“Bantuan untuk warga yang isoman itu terakhir diberikan pada akhir Januari lalu,” kata Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Ponorogo Supriyadi.
Supriyadi menyebut pihaknya mendapatkan surat konfirmasi penghentian bantuan isolasi mandiri dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pasalnya, anggaran bantuan tersebut dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19 yang lebih prioritas.
“Anggaran bantuan itu dialihkan ke penanganan Covid-19 yang lebih prioritas,” katanya.(adv/Nang)
Posting Komentar