Mencari Figur Pendamping Lisdyarita, Kunci Stabilitas Pemerintahan Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Dinamika politik di Kabupaten Ponorogo pasca peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sugiri Sancoko pada 2025 masih menyisakan sejumlah pekerjaan besar. Tongkat kepemimpinan yang kini berada di tangan Hj. Lisdyarita, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati menghadirkan tantangan baru, sekaligus peluang untuk menata ulang arah pemerintahan daerah.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah kekosongan kursi Wakil Bupati. Jika Lisdyarita ditetapkan sebagai Bupati definitif, maka posisi pendampingnya harus segera diisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Secara regulatif, mekanisme pengisian jabatan tersebut bukan persoalan rumit. DPRD memiliki kewenangan memilih Wakil Bupati dari dua nama yang diusulkan partai politik atau gabungan partai pengusung. Namun, dalam praktik politik, persoalan utamanya bukan sekadar prosedur—melainkan siapa figur yang paling tepat.

Dr. Robby Darwis Nasution, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Ponorogo

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Robby Darwis Nasution, M.A., menilai bahwa Ponorogo saat ini membutuhkan sosok Wakil Bupati yang mampu menjadi penyeimbang kepemimpinan Lisdyarita.

“Lisdyarita memiliki kekuatan pada aspek komunikasi publik, jejaring politik, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, ia tetap membutuhkan figur yang bisa melengkapi, terutama dalam aspek teknokrasi pemerintahan dan stabilitas sosial politik,” ujarnya baru-baru ini kepada Sinyal Ponorogo.

Menurut Robby, dalam perspektif sosiologi politik, terdapat tiga tipologi figur yang ideal untuk mendampingi Lisdyarita.

Pertama, birokrat senior atau teknokrat pemerintahan. Sosok ini dinilai penting untuk memastikan roda administrasi berjalan efektif, terutama dalam pengelolaan APBD, reformasi birokrasi, hingga kepatuhan terhadap regulasi. “Figur ini menjadi jangkar teknis pemerintahan,” jelasnya.

Kedua, tokoh kultural dan keagamaan. Ponorogo dikenal memiliki basis masyarakat religius yang kuat, dengan pengaruh besar organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta komunitas pelestari budaya Reog. Kehadiran tokoh dari latar belakang ini dinilai strategis untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

Ketiga, politisi berpengalaman yang memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi di parlemen. Mengingat proses pemilihan Wakil Bupati dilakukan di DPRD, figur dengan kemampuan lobi politik dinilai akan memperkuat stabilitas pemerintahan dari sisi legislatif.

“Tidak harus sempurna, tapi harus ideal dan saling melengkapi. Itu kunci utama,” tegas Robby.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintahan transisi seperti yang terjadi di Ponorogo saat ini cenderung menghadapi kompleksitas persoalan yang lebih tinggi. Mulai dari konsolidasi internal pemerintahan, pemulihan kepercayaan publik, hingga percepatan program pembangunan.

Karena itu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati ke depan dituntut memiliki kesamaan visi, soliditas kerja tim, serta ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menghapus stigma negatif pasca OTT yang sempat mencoreng citra pemerintahan daerah. Upaya membangun kembali kepercayaan publik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Publik tentu berharap kepemimpinan baru ini lebih baik, lebih bersih, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya,” pungkasnya.

Dengan demikian, pengisian kursi Wakil Bupati bukan sekadar formalitas politik, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah masa depan Ponorogo.(Nang/Red).