![]() |
Drg. Hj. Rahayu Kusdarini, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo |
SinyalPonorogo - Program bantuan stimulan Jambanisasi Kabupaten Ponorogo efektif mampu menekan angka stunting di Kabupaten Ponorogo. Dari data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa awal mula program bantuan stimulan jambanisasi ini digulirkan sejak pada tahun 2015 hingga sekarang tahun 2020 ternyata sungguh efektif mampu menekan angka stunting (tumbuh lambat) di Ponorogo menjadi 17,36 persen (dari 50-60 ribu balita) awal program ini angka stunting Ponorogo pada kisaran 37 persen.
![]() |
Bantuan stimulan jambanisasi di desa Pomahan pulung... |
![]() |
Bantuan stimulan jambanisasi di desa Tanjung gunung Badegan... |
Berdasarkan data pada tahun 2015 ada sekitar 57.577 KK masih OD atau suka BAB sembarangan dan setelah program ini jalan sampai sekarang hingga 2019 ini masih ada sekitar 12.766 KK yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Ponorogo atau program bantuan stimulan jambanisasi mampu mengurangi OD hingga mencapai 40 ribu KK.
Buang air besar atau (BAB) sembarangan ini bisa membuat atau pemicu stunting karena dari BAB sembarangan maka akan ada penularan berbagai macam penyakit melalui kontak binatang seperti lalat, kecoa dan tikus atau hewan apa saja bisa menularkan penyakit seperti diare. Oleh karenanya sesuai rekomendasi jamban sehat adalah yang tertutup.
"Jika diare ini menyerang balita maka dikawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya stunting karena dengan diare maka nafsu makan anak menjadi kecil akhirnya berpengaruh pada gizi mereka hingga akhirnya terkena stunting."ungkap Rahayu Kusdarini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Untuk itu, Bupati Ipong sangat konsen terhadap penurunan angka stunting di Ponorogo dengan terus menggelontor program bantuan stimulan jambanisasi agar masyarakat Ponorogo hidup sehat dan didukung dengan sanitasi lingkungan yang bersih.
"Program stimulan jambanisasi kabupaten Ponorogo sejak tahun 2015 terus digalakkan dan meningkat. Hanya di tahun 2017 saja tidak. Tapi mulai lagi di tahun 2018 hingga sekarang."ujar Rahayu Kusdarini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Bantuan stimulan jambanisasi ini lanjut Irin panggilannya setelah belajar dari program sebelumnya yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan yaitu bantuan bangunan jamban. "Program ini kurang maksimal karena memang tidak semua perilaku BAB Sembarangan dikarenakan tidak memiliki jamban di rumah tetapi lebih pada perilaku."terang Irin.
Semenjak tahun 2015 maka pemerintah Kabupaten terus belajar dari program bantuan bangunan jamban oleh Kementerian Kesehatan yang dinilai kurang efektif akhirnya lebih mengedepankan edukasi dan sosialisasi pentingnya mengapa orang kalau buang hajat atau BAB tidak boleh sembarangan karena kemungkinan besar bisa tertularnya berbagai macam penyakit.
Dijelaskan Irin, Karena konsen ingin menurunkan angka stunting sekaligus target Ponorogo pada tahun 2020 ODF maka berbagai bantuan stimulan untuk menuju kesana terus digelontor agar percepatan kabupaten Ponorogo ODF di tahun 2020 bisa segera terwujud.
Bantuan stimulan jambanisasi sejak tahun 2015 sampai sekarang terus meningkat yaitu tahun 2015 ada 1.113 unit kemudian tahun 2016 ada 1.652 unit dan di tahun 2017 zero dan baru di tahun 2018 ada 4.435 unit kemudian tahun 2019 ada 4000 dan di tahun 2020 ini ada 6000 titik dengan nilai per titik mencapai Rp 1 juta.
"Bantuan stimulan jambanisasi itu masuk rekening desa kemudian desa melaksanakan kegiatan tersebut dengan membelanjakan bahan senilai yang sudah tertera kemudian untuk pengerjaannya dilakukan secara gotong royong lingkungan."ungkap Irin.
Mengapa bantuan ini bebentuk stimulan karena memang sesuai hasil evaluasi program pemberian bangunan jamban oleh kementerian kesehatan maka dengan stimulan maka diharapkan masyarakat lebih merasa memiliki sehingga mau menggunakannya agar tidak BAB di sembarangan tempat.
Ditambahkan Irin bahwa berdasarkan data di Dinas Kesehatan menyebutkan dari 21 kecamatan dan 307 desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2019 maka sudah ada 6 kecamatan ODF dan 233 desa/kelurahan yang sudah deklarasi ODF. Sehingga sisanya itu akan dia tuntaskan di tahun 2020 ini hingga targetnya Ponorogo ODF tahun 2020.
"Kita sangat optimis tahun 2020 ponorogo ODF. Masih ada 76 desa/kelurahan lagi di Ponorogo belum ODF akan menjadi cambuk untuk bisa mewujudkannya."pungkasnya.(adv/Nanang)
Posting Komentar