Grib Jaya Ponorogo Matangkan Struktur, Siapkan Paralegal Desa Lewat LBH

Suasana rapat pengurus harian Grib Jaya DPC Ponorogo

Rapat yang berlangsung dinamis itu menjadi momentum penting dalam menata ulang internal organisasi. Agustino, selaku ketua seleksi Grib Jaya DPC Ponorogo, menegaskan bahwa penguatan struktur dan penambahan anggota baru menjadi fokus utama. 

“Kita butuh kader-kader baru yang siap bekerja nyata di lapangan dan menjadikan Grib Jaya lebih kokoh dalam kontribusi sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Dari rapat tersebut, lahirlah formulasi baru dalam susunan pengurus. Penataan ini disebut sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Tak hanya bicara struktur, penguatan juga menyentuh aspek hukum.

Usai rapat internal, agenda dilanjutkan dengan pembahasan lembaga bantuan hukum (LBH) Grib Jaya Ponorogo yang kini sedang berproses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. 

Direktur LBH Grib Jaya Ponorogo, Wahyu Dhita Putranto, SH, MH, menjelaskan bahwa setelah izin resmi terbit, pihaknya akan segera menggelar pelatihan paralegal di tingkat kecamatan hingga desa.

“Target kami, setiap kecamatan bahkan desa memiliki satu paralegal. Mereka akan menjadi ujung tombak pendampingan hukum di masyarakat dan memperkuat peran LBH Grib Jaya sebagai lembaga yang dekat dan cepat dalam memberi bantuan,” ungkap Wahyu.

Ia menyebut pelatihan paralegal ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan kader hukum desa yang mampu berdaya, tanggap, dan berpihak pada keadilan masyarakat kecil.

Rencana ini disambut positif oleh jajaran pengurus Grib Jaya DPC Ponorogo, yang berharap keberadaan LBH mampu menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah. 

“Grib Jaya bukan sekadar organisasi, tapi juga rumah bagi perjuangan masyarakat lemah yang membutuhkan perlindungan hukum,” tandas Agustino.

Dengan struktur baru dan inisiatif LBH yang progresif, Grib Jaya Ponorogo menegaskan komitmennya: hadir, bekerja, dan mengabdi untuk rakyat.

Penulis : Nanang