KOLABORASI BUPATI IPONG DAN BU YUNI MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI BUMI REYOG, BANYAK PROYEK NASIONAL TURUN DI PONOROGO

Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni bersama Bu Ipong dan juga anggota komisi V DPR RI ketika meninjau lokasi pembangunan pasar legi Ponorogo

Ponorogo, Sinyalponorogo - Harus diakui, kolaborasi antara bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni dan istrinya Hj. Sri Wahyuni atau biasa disapa Bu Ipong yang kini duduk sebagai anggota Komisi V  DPR RI yang membidangi pembangunan infrastruktur cukup berdampak luas terhadap percepatan pembangunan di kabupaten ponorogo.

Diceritakan bupati Ipong, tahun ini saja ada banyak proyek nasional masuk di Ponorogo berkat bu Yuni duduk di komisi V DPR RI mulai Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2020 mencapai 13 titik dan tersebar di wilayah Ponorogo dengan nominal mencapai miliaran rupiah. Pembangunan pasar legi yajg mencapai 133 miliar.

Disamping itu, ada program bedah rumah yang awalnya 2000 unit hanya dapat 1000 unit karena anggaran kepotong untuk penanganan covid19. Belum lagi jembatan gantung dari lima hanya satu saja untuk tahun ini ditambah program kotaku tanpa kumuh senilai 6 miliar.

"Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuni. Telah banyak membawa proyek nasional masuk di Ponorogo. Sehingga Ponorogo akan lebih cepat dalam hal pembangunan."ungkapnya di hadapan anggota komisi V DPR RI yang lagi melakukan kunjungan kerja di kabupaten Ponorogo Kamis, 17/9.

Harus diakui bupati Ipong bahwa Ponorogo memiliki areal yang cukup luas untuk dibangun sementara kemampuan atau kekuatan APBD Ponorogo sangat terbatas yaitu hanya 2,2 triliun. Itupun lanjut Bupati separuhnya buat belanja langsung pegawai sehingga praktis anggaran untuk pembangunan sangat terbatas dan tak akan bisa dan mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat Ponorogo.

"Dengan adanya banyak anggaran masuk ke Ponorogo lewat proyek nasional yang dibawa anggota komisi V DPR RI di Ponorogo maka ini sangat membantu sekali."jelasnya.

Masih menurut bupati Ipong dihadapan anggota komisi V DPR RI bahwa separoh dari APBD II untuk berbagai pembangunan yang lain belum termasuk ada kewajiban untuk belanja kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen dua hal yang tidak bisa dihindari ditambah Belanja atau transfer sebesar 340 miliar duit titipan dan diteruskan ke desa-desa sehingga bisa dibayangkan bersumber dari dana sedikit sehingga akan sangat sulit membangun Ponorogo tanpa dukungan dari pusat khususnya komisi V DPR RI.

"Berbeda seperti kabupaten Bojonegoro memiliki migas sehingga dari bagi hasil tersebut APBD mencapai 7 triliun."ucapnya membandingkan.

Lanjut Bupati Ipong, Ponorogo terdiri dari 70 persen bertumpu pada sektor pertanian dengan PAD hanya sekitar 300 miliar lebih ditambah kondisi Ponorogo yang selalu dihantui untuk dua wilayah bagian Ponorogo selatan selalu terjadi kekeringan jika masuk musim kemarau dan wilayah bagian barat sebagian utara desa desanya dihantui kebanjiran jika musim penghujan.

Masalahnya kata bupati Ipong,  banyak sungai di Ponorogo dibawah kendali BBWS Brantas sehingga ketika menghadapi banjir pihaknya tidak bisa action karena terbatas di kewenangan. Dan sungai itu selalu menyumbang langganan banjir karena luapan sungai keyang juga berada di jalan nasional juga bukan tupoksi kabupaten sehingga perlu kehadiran pusat untuk mengantisipasi itu semua.

"Saya nggak akan bicara banyak. Tapi saya sudah siapkan proposal banyak sebagai oleh-oleh hasil kunjungan kerja di Ponorogo untuk komisi V DPR RI. Semoga apa yang kita usulkan bisa di ditindaklanjutinya."harapnya.

Usai melakukan pemaparan di pendopo maka rombongan komisi V DPR RI bertolak untuk meninjau secara langsung proyek nasional pasar legi Ponorogo.(NR)