Ketua DPRD berbohong?. Tidak pernah kantongi bukti keterlibatan anggota DPRD Ponorogo menjadi calo P3K

Sunarto, 
Ketua DPRD Kabupaten ponorogo 

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Pernyataan ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto di media online yang menyebut ada 2 oknum anggota DPRD Kabupaten ponorogo diduga menjadi calo P3K kini rame dibicarakan dan saling ingin tahu siapa kedua oknum dewan tersebut.  

"Janggal, karena nama 2 oknum anggota DPRD yang diduga menjadi calo P3K itu tidak pernah bocor. Saya malah curiga."ujar salah satu pemerhati Ponorogo yang minta namanya tidak disebut.

Masih menurut sumber itu, jika memang ketua DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki bukti dan telah mengantongi nama oknum dewan tersebut bahkan dalam pernyataan di media online minta kepada oknum dewan itu segera mengembalikan uang kepada para korban calo P3K.

"Tapi mana, sejauh ini tidak ada perkembangan. Masih gitu-gitu saja. Saya patut menduga ketua DPRD ponorogo berbohong?."tuduhnya.

Namun begitu disebutkan Nara sumber itu tetap mengapresiasi langkah berani ketua DPRD Kabupaten Ponorogo yang sudah mau blak-blakan soal adanya keterlibatan oknum dewan dalam pusaran calo P3K.

Sementara itu Sunarto, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ketika dikonfirmasi  Sinyal Ponorogo pada Selasa, 16/8 usai sidang paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato presiden Jokowi menyebut bahwa dirinya tidak pernah menyebut ada 2 oknum   anggota DPRD Kabupaten diduga menjadi calo P3K?. Yang ada menurutnya ketika itu kapasitasnya hanya menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan apakah ada dewan yang terlibat menjadi calo P3K?. 

Ketika itu dirinya menjawab bisa saja dan sangat mungkin terjadi termasuk ASN maupun masyarakat.

Hal itu berdasarkan pengalaman dirinya pada tahun 2021. Dimana, ketika itu namanya sebagai ketua DPRD Kabupaten Ponorogo pernah dicatut oleh seseorang untuk kepentingan pribadi yang bisa memasukkan menjadi pegawai P3K.

"Ada saudara oknum nakal itu datang kepada saya dan meminta maaf karena sudah mencatut namanya."terang Sunarto sambil menyebut dari lima orang yang dibawa untuk menjadi pegawai P3K dengan mencatut namanya hanya tiga yang diterima sementara yang 2 gagal padahal mereka semua sudah membayar uang kepada oknum nakal tersebut.

Ditambah adanya aduan dari warga masyarakat yang mengaku menjadi korban calo P3K. Mereka mengaku ijasahnya ditahan dan untuk mengambilnya harus membayar sejumlah uang kepada oknum nakal tersebut ditambah pernyataan sekda Agus terkait adanya pemalsuan surat dan tanda tangan kepala BKPSDM.

"Inilah salah satu point' penting saya bersuara di media. Jika calo P3K itu ada dan terjadi."jelasnya.

Terkait keterlibatan oknum DPRD Kabupaten ponorogo dalam pusaran calo P3K memang dirinya tidak memiliki bukti kuat siapa oknum itu tapi disinyalir ada keterlibatan oknum anggota DPRD Ponorogo.

"Atas pengalaman dan dasar diatas. Serta menjawab pertanyaan wartawan maka keterlibatan anggota DPRD menjadi calo P3K itu sangat mungkin terjadi."ungkapnya.

Namun demikian lanjut Sunarto, dari pernyataan dirinya tersebut menjadi warning kepada masyarakat Ponorogo agar tidak mudah percaya begitu saja kepada calo P3K  dan minta kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati.

"Saya hanya ingin membuka mata masyarakat Ponorogo agar tidak mudah percaya begitu saja jika ada oknum yang mengatakan bisa meloloskan menjadi pegawai P3K dengan membayar uang puluhan juta rupiah."Pungkasnya.(Nang).