Ribut Riyanto,
Ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jelas sangat memberatkan masyarakat Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. Bagaimana tidak, disaat Pandemi baru saja berlalu kemudian dibarengi dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menghantam peternak sementara sektor usaha masih tertatih untuk bangkit setelah banyak yang tumbang.
Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini.
Demikian hal itu disampaikan Ribut Riyanto, ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Ponorogo secara tegas dan lantang menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM.
"Masyarakat kita ini masih sulit dan susah. Jika BBM naik maka otomatis harga kebutuhan lain juga akan mengikuti naik."ujar Ribut Riyanto, ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Ponorogo.
Dikatakan Ribut, kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.
“Anggapan subsidi BBM sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM,” imbuhnya.
Ditambahkan Ribut, kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.
“Oleh karena itu, dengan tegas, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ponorogo Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan tersebut,” pintanya.
PKS Kabupaten Ponorogo yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas.
“Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT,” tegasnya.(Nang/humas).
Posting Komentar