Kang Bupati Sugiri dan pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam rapat paripurna DPRD
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat jika 8 fraksi DPRD (Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PDIP, PKS dan Amanat Persatuan) dibentuk pansus untuk membahas terkait rancangan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Ponorogo Senin, 19/06/2023.
Hadir pada kesempatan tersebut , Bupati Ponorogo, H. Sugiri Sancoko, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ponorogo.
Sunarto, S.Pd Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo kepada awak media menjelaskan bahwa terkait raperda PLP2B semua fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat untuk dibentuk pansus.
"Untuk Raperda PLP2B semua fraksi DPRD sebanyak 8 itu menghendaki agar dibentuk pansus. Dengan alasan agar pembahasan Raperda lebih detail."ujar Sunarto, ketua DPRD Kabupaten Ponorogo.
Dijelaskan ketua DPRD Kabupaten Ponorogo bahwa lahan pertanian di Kabupaten Ponorogo dari hari ke hari makin berkurang dan beralih fungsi dan syarat penuh kepentingan dan itu sangat berbahaya jika terus dibiarkan tanpa adanya perlindungan melalui Raperda yang kita bahas saat ini.
"Kita perlu pembahasan Raperda ini dengan serius. Dan kita dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Jawa timur termasuk yang paling terlambat."terang Sunarto.
Masih menurut Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, bahwa Raperda ini juga erat kaitannya dengan pemetaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW) Kabupaten Ponorogo. Selain itu, hal ini juga mencakup terkait hak-hak dan intensif para petani.
"Karena syarat untuk mendapatkan bantuan untuk petani seperti pupuk, bibit dan benih memang harus ada perda PLP2B. Makanya ini urgent dan harus dibahas secara mendetail."tegasnya.
Sementara itu Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko kepada wartawan mendukung jika Raperda PLP2B dibahas secara detail oleh dewan karena memang menyangkut hak-hak petani sekaligus perlindungan terhadap lahan pertanian di Ponorogo.
"Saya sangat mendukung jika Raperda ini dibahas secara detail. Agar didapatkan perda yang berkualitas guna menjamin hak petani dan lahan pertanian di Ponorogo."ungkapnya.(Adv/Nang).
Posting Komentar