Gambar hanya ilustrasi pemekaran desa
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Rencana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memekarkan 5 desa yang ada di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Slahung Ponorogo bisa dipastikan gagal. Hal itu dikatakan Sunarto, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo setelah mendapat informasi dari Biro hukum sekretariat propinsi Jawa timur .
 |
| Sunarto, S.Pd Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo |
"Hampir bisa dipastikan rencana pemekaran desa di Ngrayun dan Slahung gagal. Info itu fix dari biro hukum sekretariat propinsi Jatim."kata Sunarto, Ketua dprd Kabupaten Ponorogo Selasa, 19/09/2023.
Dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo bahwa gagalnya rencana pemekaran desa atau perubahan kodefikasi dan batas desa yang ada di wilayah kecamatan Ngrayun dan Slahung tersebut karena adanya moratorium sejak mulai tahun 2023 hingga tahun 2025 sebagaimana informasi yang diterima dari biro hukum sekretariat Propinsi Jatim.
"Sebenarnya dari awal dari DPRD ponorogo sudah mengingatkan agar dikaji ulang secara cermat rencana pemekaran desa tersebut. Supaya tidak terulang kaitannya dengan beberapa kegiatan yang akhirnya juga dibatalkan oleh pemerintah kabupaten sendiri maupun Propinsi."ungkapnya sambil menyebut moratorium hingga tahun 2025.
Diberitakan sebelumnya, PETA Kabupaten Ponorogo segera berubah. Itu bersamaan pemekaran wilayah lima desa di Kecamatan Ngrayun dan Slahung. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sudah mensurvei langsung salah satu desa di Kecamatan Ngrayun yang wilayah administrasinya hendak dimekarkan itu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo Anik Purwani mengungkapkan bahwa pemekaran lima desa tersebut bakal kelar tahun 2024 mendatang. Sebab, seluruh persyaratan yang terdapat di Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah terpenuhi. ‘’Konsultasi dengan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk pembentukan desa baru juga sudah ada rekomendasinya,’’ katanya, Rabu (5/7/2023).(Nang).
Posting Komentar