BUPATI IPONG LARANG BAGI BST HANYA INGIN SUPAYA RATA

Bupati Ipong
ketika diwawancarai wartawan

SinyalPonorogo - Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni mewanti-wanti kepada para kepala desa, perangkat termasuk RT agar tidak ada rencana membagi rata bantuan sosial tunai (BST) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian sosial RI. Karena hal itu dilarang dan memang tidak boleh. Hal itu ditegaskan bupati ipong ketika menyerahkan bantuan sosial tunai kepada warga kelurahan Banyodono di balai kelurahan Banyodono, Rabu (6/5).

Sedikitnya ada 111 warga kelurahan Banyodono yang mendapat bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian sosial RI sebanyak Rp 600.000,- perbulan dan akan mereka terima selama tiga bulan kedepan terhitung bulan April, Mei dan Juni 2020. Sementara untuk keseluruhan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten Ponorogo sebanyak 16.302 warga tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dan pembagian telah di mulai Rabu, 6 April 2020 hingga tujuh hari kedepan melalui kantor pos.

"Karena saya mendengar akan ada pembagian BST kepada warga yang tidak terdata alias tidak dapat. Dengan tujuan agar rata saja. Dan itu nggak boleh."ujar Bupati Ipong dihadapan para warga penerima manfaat.

Untuk itu, apapun alasannya bupati Ipong berpesan kepada para kepala desa, perangkat atau RT agar tidak melakukan hal itu karena tidak boleh dan melanggar. Dan jika memang orang yang akan diberikan hak dari BST maka sebaiknya dilaporkan saja dan jika memang memanuhi syarat maka bisa mendapat bantuan dari pemkab.

Dan salah satu syarat untuk mendapat bantuan dari pemkab akibat dampak covid-19 diantaranya penghasilannya menurun drastis.

"Jika sebelum adanya Corona penghasilannya satu juta tiba-tiba karena adanya Corona menjadi nol maka dia berhak mendapat bantuan tersebut."terang Bupati Ipong.(Nanang)