Menyoroti hangusnya DAK jalan dan pendidikan, kalangan dewan dorong bupati beri reward and punishmen terhadap kinerja OPD

Bupati bersama pimpinan DPRD Ponorogo dalam berbagai kegiatan..

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Hangusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan maupun pendidikan senilai 36,5 miliar tahun ini membuat kalangan dewan kecewa dan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan itu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda pandangan umum fraksi terkait perubahan SOTK meminta kepada bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko memberi reward and punishmen terhadap kinerja OPD. Hal itu penting agar supaya kedepan tidak ada kejadian serupa terulang kembali.

Sunarto, S.Pd
Ketua DPRD Kab. Ponorogo

Sunarto, S.Pd Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo mengaku prihatin hingga kini masuk di semester kedua pada tanggal 8 Agustus 2022 serapan anggaran tahun 2022 masih rendah. 

Meskipun secara kelembagaan DPRD belum bisa berkomentar karena masih tahun berjalan. Namun demikian dengan informasi awal yang dia terima bahwa hangusnya DAK jalan dan pendidikan itu tentu ada hubungannya dengan kinerja OPD. 

"Bupati punya kewenangan untuk itu. Apakah OPD itu layak diteruskan atau dipertahankan. Monggo, yang punya kewenangan adalah bupati soal itu."terang Sunarto.

Masih menurut lagislator Nasdem bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Jika serapan tidak bisa maksimal bukan tidak mungkin terjadi pada anggaran 2021 yang silpanya mencapai 318 miliar, kalau kinerjanya begitu maka bisa lebih.

"Karena DAU kita dari 166 miliar belum ada satu titik pun yang fisik dilaksanakan. Belum lagi PEN ada 155 miliar kalau berjalan. Akan ada 300 miliar lebih dan masyarakat kita sudah menunggu."ungkapnya.

Sementara itu Kang Bupati Sugiri Sancoko sepakat terkait kinerja OPD harus mendapat apresiasi. Jika baik mendapat reward dan jika lemah atau buruk kinerjanya akan kena punishmen. Hal itu dikatakan Kang Bupati menjawab pertanyaan wartawan soal lemahnya pengawasan OPD terhadap sejumlah proyek fisik di Ponorogo.(adv/Nang).