Henry Indrawardana, Kepala DPPKB Kabupaten Ponorogo ketika membuka acara penguatan monitoring dan evaluasi Kampung KB di Maesa hotel
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Dalam rangka menindaklanjuti inpres nomer 3 tahun 2022 dengan harapan semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo menjadi kampung keluarga berkwalitas (Kampung KB), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo terus melakukan sosialisasi dan penguatan keberadaan Kampung KB di Kabupaten Ponorogo termasuk dukungan penganggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.
Diantaranya dengan melakukan penguatan, monitoring dan evaluasi kampung KB tingkat Kabupaten Ponorogo tahun2023.
 |
| Anik Purwani, Narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Ponorogo dalam acara penguatan monitoring dan evaluasi Kampung KB |
Acara yang digelar di aula hotel Maesa Ponorogo tersebut menghadirkan Anik Purwani, narasumber dari Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ponorogo Rabu, 20/09/2023.
Henry Indrawardana, SE, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Pengendalian Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo ketika hadir sekaligus membuka acara meminta kepada pada kader KB di Ponorogo untuk lebih proaktif untuk mengaktifkan kembali kampung KB.
Dikatakan Henry, sejauh ini Kabupaten Ponorogo baru ada 40 kampung KB dari 307 desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo dan besar harapan sesuai inpres nomer 3 tahun 2022 maka semua desa dan kelurahan menjadi kampung KB.
Dijelaskan Henry, program Kampung KB mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sejahtera.
Program Kampung KB sebagai salah satu langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yang diarahkan pada upaya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta perwujudan keluarga kecil yang sejahtera.
"Kami yakin keberhasilan program tersebut akan menjadi pondasi bagi kekuatan pembangunan yang merata dan terarah di setiap daerah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Karena didalamnya ada banyak stakeholder yang berkolaborasi dengan berbagai program sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat."ujarnya.
Selanjutnya, pihaknya juga menyampaikan soal target pemerintah Kabupaten ponorogo yang menargetkan 7 persen stunting di Kabupaten Ponorogo. Apalagi, hasil penggalian data menyebutkan bahwa stunting tidak selalu berurusan dengan kurang gizi tapi lebih pada pola salah asuh orang tua sehingga anak menjadi stunting.
Sementara posisi saat ini angka stunting di Ponorogo adalah 14 persen sehingga perlu adanya kerja keras semua stakeholder.
"Di dalam kampung KB ada banyak kegiatan diantara upaya menanggulangi stunting."ucapnya.
Sementara itu Anik Purwani, narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa desa-desa yang sudah menyandang kampung KB maupun yang akan menuju kesana tentu butuh dukungan anggaran untuk mewujudkannya.
Dan kabar baiknya adalah untuk Ponorogo sudah ada cantolan hukum yaitu perbup soal bolehnya penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan kampung KB.
"Bapak dan ibu tidak usah khawatir soal itu. Karena sudah ada perbup sebagai landasan penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan kampung KB."jelasnya.
Sementara itu Gatot Yatmoko, dari internal DPPKB Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa maksud dan tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk menjelaskan konsep dasar dan mensosialisasikan arah kebijakan inpres nomer 3 tahun 2022 terkait optimalisasi kampung KB sekaligus menguatkan kemitraan dan peran serta stakeholder dalam upaya pengembangan dan perluasan kampung KB di Kabupaten Ponorogo serta dukungan anggaran dari dana desa.
Acara ini diikuti ketua Pokja kampung KB, ketua rumah data, perwakikan dari dinas dan kecamatan, pendamping kampung KB, duta genre, satgas Stunting dan motivator KB.(Adv/Nang).
Posting Komentar