Dewan Pendidikan Temui PDM Ponorogo: Bahas “Kita Santri” hingga Regulasi Jam Belajar Era Gadget
Suasana kunjungan kerja DP ke PDM
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Di tengah dinamika dan tantangan pendidikan era digital, Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Ponorogo terus menjalin komunikasi lintas lembaga. Jumat (18/7/2025), DP melakukan kunjungan kerja ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo untuk menyamakan persepsi dan menggali aspirasi pendidikan dari akar rumput.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Ponorogo, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si, disambut oleh Drs. H. Syafruddin, M.A, Ketua PDM Ponorogo, beserta jajaran pengurus di Kantor PDM, Jalan Jawa, Mangkujayan.
 |
| Kompak, Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam kunjungannya di PDM |
“Agenda utama kami meliputi penyamaan persepsi antara Dewan Pendidikan dan Muhammadiyah, penjaringan gagasan tentang kualitas dan pemerataan pendidikan, serta membangun kerja sama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang berkualitas, merata, dan efisien,” terang Prof. Fajar Pramono.
Namun lebih dari itu, kata Fajar, dalam diskusi yang berkembang, muncul dua isu strategis yang sangat penting dan akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Dewan Pendidikan.
Formulasi "Kita Santri" dalam Pendidikan
Isu pertama mengemuka dari Ketua PDM Ponorogo, Drs. H. Syafruddin, M.A, yang menyoroti perlunya formulasi dan integrasi konsep “Kita Santri” dalam sistem pendidikan Ponorogo. Konsep ini, menurutnya, harus mengakar tidak hanya dalam penguatan identitas lokal-keislaman, tetapi juga dalam praktik nyata pendidikan karakter dan adab.
“Konsep Kita Santri bisa menjadi arah pembentukan generasi Ponorogo yang santun, beradab, dan kuat secara spiritual. Ini pengembangan dari program tahfidz yang telah dicanangkan Bupati Kang Giri, namun perlu ditata lebih sistemik dalam kurikulum pendidikan,” ujarnya.
Bagi Dewan Pendidikan, gagasan ini bukan sekadar simbolik. Prof. Fajar menilai bahwa jika diformulasikan dengan baik, “Kita Santri” bisa menjadi karakter khas pendidikan Ponorogo yang membedakan dari daerah lain.
Regulasi Jam Belajar & Kendali Gadget
Isu kedua datang dari pengurus PDM lainnya, yakni Drs. Imam Mujahid, M.A dan Dr. Bambang Wahruddin, M.Pd.I. Mereka menyoroti urgensi penataan regulasi pendidikan formal dan informal, khususnya terkait jam belajar siswa di luar sekolah.
Dalam praktiknya, banyak pelajar mulai menunjukkan ketergantungan tinggi pada gadget. Perilaku ini sering kali tidak terkontrol, bahkan terjadi di waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau beristirahat.
“Regulasi tentang jam belajar, baik melalui Peraturan Bupati maupun kesepakatan lintas sekolah dan masyarakat, perlu dibicarakan ulang. Kita sedang menghadapi krisis kendali dalam budaya belajar anak-anak kita,” terang Imam Mujahid.
Pandangan ini diperkuat oleh Bambang Wahruddin yang menekankan perlunya pendekatan kultural dan struktural dalam menyikapi perubahan perilaku generasi muda akibat teknologi.
Dewan Pendidikan Siap Tindak Lanjut
Menanggapi dua isu tersebut, Prof. Fajar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa masukan dari PDM ini ke dalam forum resmi Dewan Pendidikan. Tujuannya, agar bisa menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar dialog. Kami mencatat secara serius dan akan menindaklanjuti. Pendidikan Ponorogo tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah dan pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi erat dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa arah pendidikan di Ponorogo tidak boleh hanya ditentukan oleh arus besar nasional semata. Identitas lokal, kultur santri, dan tantangan digital harus dipadukan dalam satu narasi besar: mencetak generasi cerdas yang tetap berakar pada nilai dan etika.
Penulis : Nanang
